Yusril Jadi Jalan Tengah di Koalisi Indonesia Maju, Ini Hasil Risetnya

tvOnenews.com - Nama Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB, Yusril Ihza Mahendra kian menguat untuk menjadi salah satu bakal calon wakil presiden (Cawapres) menampingi Prabowo Subianto. 

Sebagaimana diketahui, Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto saat ini sedang menghadapi tantangan serius dalam menentukan bakal cawapres. 

Deadlock dalam menentukan calon ini potensial mengemuka disebabkan oleh kuatnya tarik-menarik kepentingan antara sesama partai koalisi. Di tengah kondisi itu, nama Yusril Ihza Mahendra dianggap sebagai sosok yang dapat memecah kebuntuan. 
 
Argumentasi ini setidaknya didukung dengan beberapa alasan logis yang bisa dipertimbangkan para pengambil kebijakan di internal Koalisi Indonesia Maju. 

Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting, Pangi Syarwi Chaniago. Ia menyebut, ada beberapa alasan sosok Yusril layak menjadi perhatian sebagai bakal Cawapres. 

Yusril Ihza Mahendra dengan pengalaman panjang dalam pemerintahan dan keahlian di bidang hukum dan pakar tata negara, memiliki modal yang sangat berharga dalam menjawab tantangan pemerintahan ke depan. 

"Lemahnya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi merupakan pekerjaan rumah yang masih tersisa dari pemerintahan saat ini, sebagaimana tercermin dalam data survei Voxpol Center," kata Pangi dikutip pada Jumat, 13 Oktober 2023.
 
Ia menjelaskan, dari data Voxpol Center Research and Consulting periode Agustus 2023 menunjukkan, bahwa 62,6 persen publik Indonesia menilai bahwa pemerintahan saat ini cenderung dianggap tidak lepas dari praktik-praktik korupsi. 

Baca Juga

Kemendagri Dorong Kota Banjarbaru Jadi Percontohan Gerakan ASRI

Publik juga memberikan penilaian buruk terhadap kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi, dimana 46,5 persen menganggapnya rendah. 

Secara umum, 44,3 persen publik memberikan penilaian yang juga rendah terhadap kinerja pemerintah dalam penegakan hukum. 

"Nah dalam konteks ini, Yusril Ihza Mahendra menjadi semakin relevan dan sangat dibutuhkan untuk mengatasi problem pekerjaan tersisa masalah penegakan hukum dan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia," tutur Pangi.

Lebih lanjut ia menerangkan, data Voxpol juga menujukkan bahwa hanya sebesar 40,9 persen penilain publik yang menganggap kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi sudah bekerja dengan sangat baik atau baik.

"Dengan demikian, menurut pandangan saya Yusril Ihza Mahendra akan sangat cukup membantu Prabowo dalam melanjutkan agenda penegakan hukum dan pemberantasan korupsi," tuturnya.

"Saya rasa Prabowo-Yusril akan menjadi pasangan yang saling melengkapi, paket lengkap di mana Prabowo akan lebih fokus kepada persoalan pertahanan dan keamanan serta  persoalan hubungan luar negeri," sambung dia.

Sementara Yusril, menurut Pangi, bisa fokus terkait upaya pemerintah dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, dengan segudang pengalaman dan jam terbang yang dimiliki Yusril. 

"Ia dapat meneruskan agenda mewujudkan  pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi dalam rangka meningkatkan  kinerja dan kepuasan publik terhadap (approval rating) dan  trust building."

 
Pangi juga menilai, Yusril tokoh senior yang sudah matang dan selama ini track record-nya bersih alias clear. Keahliannya dalam bidang hukum dan tata negara menjadi nilai plus yang tak terbantahkan. 

Selain itu, menurut Pangi, pengalaman panjang Yusril dalam pemerintahan, yang mencakup berbagai jabatan strategis, memberikan wawasan yang mendalam tentang kompleksitas sistem pemerintahan. 

"Kombinasi ini memberinya wawasan yang mendalam tentang isu-isu yang penting bagi masyarakat Indonesia dalam menjawab tantangan pemerintahan di masa depan," tutur dia. 

"Apalagi dalam temuan riset Voxpol alasan pemilih di dalam memutuskan pilihan cawapres sangat signifikan pengaruhnya ditentukan figur kandidat calon wakil presiden sebesar 67,6 persen," timpal Pangi lagi.

Sementara itu, pengaruh partai politik pengusungnya hanya sebesar 6,8 persen. Itu artinya pemilih lebih cenderung tertarik pada kapasitas figur atau ketokohan kandidat, ketimbang partai politik pengusungnya. 

"Dari data di atas, Yusril bisa saja nanti mundur dari ketua umum PBB agar bisa menjadi tokoh netral, tanpa sekat, lebih luwes dan leluasa bergerak menjadi bagian representasi yang berdiri di atas semua kelompok, golongan dan kepentingan partai manapun," jelas Pangi. 

Alasan kedua, Yusril Ihza Mahendra sebagai solusi yang berpotensi meraih dukungan luas dari berbagai segmen pemilih, khususnya pemilih muslim moderat. 

Yusril dikenal dengan sikap moderatnya, dalam situasi politik yang semakin kompleks sikap moderat adalah elemen lem perekat yang sangat penting untuk meraih dukungan dari berbagai segmen pemilih. 

Pemilih muslim moderat merupakan kekuatan besar di Indonesia dan Yusril dengan pandangan moderatnya memiliki potensi untuk memenangkan hati dan simpati dukungan dari segmen pemilih ini. 

Sikapnya moderat ini menjadikan Yusril sebagai pemimpin yang bisa mengemban tugas-tugas penting dalam iklim politik yang kompleks dan beragam.
 
"Nah yang ketiga, sebuah aspek penting yang juga perlu dipertimbangkan adalah perlindungan hukum yang mungkin diperlukan oleh Presiden Joko Widodo setelah ia tidak lagi menjabat sebagai presiden," tutur Pangi.

Menurutnya, Yusril Ihza Mahendra menjadi opsi yang layak dipertimbangkan dalam hal ini. 

Itu lantaran dengan latar belakangnya yang kuat dalam bidang hukum dan tata negara, serta pengalamannya dalam beberapa pemerintahan sebelumnya.

Terbukti, Yusril dapat menjadi 'perisai hukum' yang efektif bagi mantan presiden untuk mengakhiri pemerintahannya dengan 'soft landing' dan khusnul khotimah dalam karir politiknya.

"Oleh karena itu, figur Yusril Ihza Mahendra saya pikir adalah sosok yang punya kans menjadi cawapres pendamping Prabowo. Tantangan Indonesia kedepannya saya rasa  cukup berat, dibutuhkan cawapres yang mampu mengatasi persoalan dan masalah-masalah di atas," ujar dia.