Imbas Kebocoran DPT Pemilu 2024, Anies sebut Kepercayaan Rakyat ke Pemerintah Makin Anjlok

Jakarta, tvOnenews.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan mengungkapkan imbas kebocoran Data Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024, rasa percaya rakyat kepada negara semakin anjlok.

Hal ini dia sampaikan saat dialog terbuka dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat, Jumat (1/12/2023).

"Apalagi muncul data KPU kemarin bocor. Memberikan pesan kepada semua tentang penurunan kepercayaan yang agak serius, ini harus dikembalikan," ujar dia.

Karena menurut capres Koalisi Perubahan ini pilar dari sebuah demokrasi adalah rasa kepercayaan.

"Tapi kami melihat kepercayaan itu mengalami penurunan, apa indikasinya? Banyak sekali akhir-akhir ini, apalagi menjelang pemilu," jelas dia.

"Hari ini yang sering kami dengar adalah netralitas. Pertanyaan akan kah terjadi kecurangan. Itu artinya tumbuh keraguan atas negara di dalam menyelenggarakan ritual demokrasi," sambung dia.

Baca Juga

Rawat Kebersamaan, Partai NasDem Buka Puasa Bersama Tokoh Nasional dan Anak Yatim

Pemilu yang hanya berlangsung selama enam jam justru tumbuh keraguan yang cukup besar di tengah-tengah masyarakat.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari mengaku baru mengetahui ihwal dugaan kebocoran data pemilih pada Pemilu 2024.

Adapun sistem informasi KPU diduga diretas kemudian datanya dijual.

“Kami di KPU baru mengetahui informasi tersebut melalui berita yang muncul di berita online bahwa ada pihak yang menyampaikan ke publik bahwa sistem informasi KPU, terutama data pemilih itu kabarnya di-hack dan kemudian datanya diambil dan dijual,” kata Hasyim di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).

Hasyim mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Mabes Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk mengusut dugaan kebocoran itu.

“Kami bekerja sama dengan tim yang selama ini sudah ada yaitu tim dari KPU, tim dari BSSN kemudian dari tim Cybercrime Mabes Polri dan juga BIN dan Kemenkominfo. Ini tim sedang kerja untuk memastikan kebenaran informasi tersebut,” kata dia.

Dia menjelaskan tim gabungan tersebut memang sejak awal sudah dibentuk untuk mengamankan sistem informasi yang berkaitan soal Pemilu.