GULIR UNTUK LIHAT KONTEN
News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Transaksi Mencurigakan Temuan PPATK Terkait Pemilu 2024 Capai Triliunan Rupiah, Jokowi Buka Suara

Presiden Jokowi buka suara soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait transaksi janggal terkait Pemilu 2024. Begini katanya.
Selasa, 19 Desember 2023 - 16:40 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Sumber :
  • Julio Trisaputra/tvOnenews.com

Bogor, tvOnenews.com - Presiden Jokowi buka suara soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait transaksi janggal terkait Pemilu 2024.

Jokowi mendukung PPATK untuk memantau dugaan transaksi pencucian uang terkait dana kampanye Pemilu 2024.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

PPATK melaporkan transaksi yang diduga berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang dalam kampanye Pemilu 2024 meningkat 100 persen di semester II 2023.

"Ya, semua yang ilegal dilihat saja. Sesuai dengan aturan ya pasti ada proses hukum," ujar Presiden Jokowi saat diwawancarai seusai meresmikan bangunan baru Jembatan Otista Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/12/2023).

Presiden Jokowi menekankan agar semua pihak yang terlibat dalam Pemilu 2024 dapat mengikuti aturan yang berlaku dalam hal transaksi dan kampanye.

"Ya semua harus mengikuti aturan yang ada," katanya.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebutkan lembaganya menemukan beberapa kegiatan kampanye dilakukan tanpa pergerakan transaksi dalam Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK).

Ia tidak menyebut nama calon legislatif atau partai yang diduga menggunakan dana dari hasil tindak pidana untuk kampanye, tapi PPATK sudah melaporkan dugaan ini kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Tindak pidana yang hasilnya diduga digunakan untuk mendanai Pemilu terdiri dari berbagai tindak pidana, salah satunya pertambangan ilegal, dengan nilai transaksi mencapai triliunan rupiah.

Ivan mengatakan pihaknya akan terus mengawasi transaksi yang berkaitan dengan pemilu.

Adapun berdasarkan data 2022, sepanjang periode 2016 sampai 2021 PPATK telah membuat 297 hasil analisis yang melibatkan 1.315 entitas yang diduga melakukan tindak pidana dengan nilai mencapai Rp38 triliun.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

PPATK juga membuat 11 hasil pemeriksaan yang melibatkan 24 entitas dengan nilai potensi transaksi yang berkaitan dengan tindak pidana mencapai Rp221 triliun.(ant/muu)

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Kapolri Jenderal Suyudi: Ketakutan Saya Hanya Pada Tuhan, Penyadapan Presiden adalah Pengkhianat dan Akan Tindak Tegas

Kapolri Jenderal Suyudi: Ketakutan Saya Hanya Pada Tuhan, Penyadapan Presiden adalah Pengkhianat dan Akan Tindak Tegas

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto mengeluarkan peringatan keras tanpa kompromi terhadap siapapun pelaku di ..
Viral Makan di Restoran Sushiro Tidak Habis tapi Dilarang Dibungkus, Netizen: Kapok Makan di Sini

Viral Makan di Restoran Sushiro Tidak Habis tapi Dilarang Dibungkus, Netizen: Kapok Makan di Sini

Pelanggan tersebut harus berhadapan dengan aturan operasional Restoran Sushiro yang membuatnya bingung, dimana ia tak boleh membawa pulang makanan yang tersisa.
Sosok Polisi Jujur Jenderal Hoegeng yang Diangkat sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto

Sosok Polisi Jujur Jenderal Hoegeng yang Diangkat sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto

Presiden RI Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Kapolr) ke-5 periode 1968–1971, Jenderal Pol. (Purn.) Drs. Hoegeng Iman Santoso, di
KNPI Minta Penyelidikan Transparan Terkait Dugaan Penyadapan terhadap Presiden Prabowo

KNPI Minta Penyelidikan Transparan Terkait Dugaan Penyadapan terhadap Presiden Prabowo

Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Haris Pertama, menyoroti kabar adanya dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang diduga melibatkan oknum di lingkungan Polri. 
Gibran Juga Disarankan Presiden Prabowo untuk Ajukan PK terkait Ijazah di Mahkamah Agung

Gibran Juga Disarankan Presiden Prabowo untuk Ajukan PK terkait Ijazah di Mahkamah Agung

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan arahan terbaru dari Presiden Prabowo Subianto terkait polemik surat keterangan ijazahnya. 
Mengenal Kiai Modjo yang Mendapat Gelar Pahlawan Nasional dari Presiden Prabowo Subianto

Mengenal Kiai Modjo yang Mendapat Gelar Pahlawan Nasional dari Presiden Prabowo Subianto

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada mendiang Muslim Mochammad Khalifah alias Kiai Modjo ...

Trending

Detik-detik Kanit Reskrim dan Ibu Kades Digerebek Istri Sah Lagi Berduaan di Kamar Hotel

Detik-detik Kanit Reskrim dan Ibu Kades Digerebek Istri Sah Lagi Berduaan di Kamar Hotel

Penggerebekan Kanit Reskrim dan ibu kades terjadi di sebuah kamar hotel di wilayah Kecamatan Batu, Kota Batu, Jawa Timur, pada Sabtu (7/11/2026) dini hari.
Daftar Resmi Garuda Calling! 1 Pemain Keturunan Baru dari Amerika Gabung Timnas Indonesia di Pemusatan Latihan

Daftar Resmi Garuda Calling! 1 Pemain Keturunan Baru dari Amerika Gabung Timnas Indonesia di Pemusatan Latihan

PSSI resmi memanggil 23 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali bulan ini. Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Noah Adnan.
Politisi Partai PSI Kompak Mengundurkan Diri, Ini Reaksi Ketum PSI Kaesang Pangarep

Politisi Partai PSI Kompak Mengundurkan Diri, Ini Reaksi Ketum PSI Kaesang Pangarep

Politisi Partai PSI kompak mundur. Mulai dari Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, hingga Isyana Bagoes Oka, resmi mengundurkan diri dari partai berlambang gajah.
Prabowo Respons Niatan Mundur Gibran: Bukan Menolak, Tapi Memberikan Saran

Prabowo Respons Niatan Mundur Gibran: Bukan Menolak, Tapi Memberikan Saran

Mensesneg, Prasetyo Hadi memberikan klarifikasi soal pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berlangsung 2,5 jam.
Ada Demo di Monas dan Gedung DPR-MPR Hari Ini, Berikut Rute Alternatif untuk Hindari Kepadatan Lalu Lintas

Ada Demo di Monas dan Gedung DPR-MPR Hari Ini, Berikut Rute Alternatif untuk Hindari Kepadatan Lalu Lintas

Rute ini bisa dijadikan pedoman bagi para pengguna jalan yang akan melintas kawasan DPR-MPR dan Monas saat berlangsungnya demo hari ini Selasa 10 November 2026.
RDP dengan DPD RI, FSPPB: Reintegrasi Pertamina Jadi NOC, Kunci Kedulatan Energi dan Kemakmuran Rakyat

RDP dengan DPD RI, FSPPB: Reintegrasi Pertamina Jadi NOC, Kunci Kedulatan Energi dan Kemakmuran Rakyat

Komite II DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) untuk membahas Rancangan Undang-Undang ..
Timbun 4.490 Liter Biosolar Subsidi, Empat Tersangka Dibekuk Polres Pemalang

Timbun 4.490 Liter Biosolar Subsidi, Empat Tersangka Dibekuk Polres Pemalang

Praktik penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Biosolar di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, berhasil dibongkar polisi.
Selengkapnya

Viral