Viral Gus Miftah Bagi-bagi Uang, TPN Ganjar-Mahfud Pertanyakan Peran Bawaslu

Jakarta, tvonenews.com- Viral video penceramah kondang Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah yang sedang membagikan uang kepada masyarakat di sebuah pondok pesantren.

Hal ini langsung dipertanyakan oleh Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

TPN mempertanyakan peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang selama ini dianggapnya diam.

Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan, meskipun Gus Miftah telah memberikan penjelasan terkait bagi-bagi uang tersebut, kecurigaan tetap tidak terelakan.

Hal ini disebabkan, karena adanya beberapa orang yang membentangkan kaos bergambar capres Prabowo Subianto di dalam video tersebut.

Baca Juga

Heboh Pemain PSIR Rembang Lakukan Hal 'Tak Wajar' ke Wasit, Semifinal Liga 4 Jateng Berakhir Ricuh

“Saya sudah membaca penjelasan Gus Miftah yang bilang dia tidak menerima uang dari paslon tertentu. Dia tidak mengatakan sumber uang dari mana. Tapi, dia memang membagi-bagikan uang di sebuah pondok pesantren di Pamekasan, Jawa Timur, itu diakui,” kata Todung, Minggu (31/12/2023).

Justru Todung mengkhawatirkan tindakan tersebut menimbulkan framing yang kemudian malah menyebabkan mis-interpretasi dalam kampanye.

Dia mencontohkan framing media dan politik yang pada Pemilu di Filipina. Bagaimana presiden terpilih Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr berhasil menang karena operasi media sosial di Tiktok.

Menurut Todung, Ferdinand tidak pernah mau hadir dalam debat-debat presiden, tapi lebih memfokuskan kampanye melalui Tiktok.

“Nah, kita ini harus melihat pengalaman seperti itu karena framing dilakukan di media sosial. Fenomena politik uang ini banyak dipergunjingkan karena banyak video tentang bagi-bagi beras, bagi-bagi uang dengan pesanan mendukung calon tertentu,” ungkapnya.

Framing yang dilakukan melalui media sosial, kata Todung, bisa memicu tingkat kesadaran politik masyarakat rendah karena literasi digital di masyarakat masih relatif rendah.

Contoh lain yang dikemukakan Todung adalah kejadian beberapa bulan lalu yang dikemas dalam bentuk pertemuan para kepala desa dan perangkat desa. Faktanya, justru pertemuan itu sarat dengan atribut pasangan calon nomor urut 2. Todung pun mempertanyakan keberpihakan pemerintah.

“Menurut saya hal-hal semacam ini merusak pilpres yang seharusnya terlepas dari politik uang. Nah, ini saya kemukakan karena ini penting, karena ini akan terjadi kembali, akan banyak kita temukan,” ujar Todung.