Hakim Tolak Eksepsi Mantan Dirut PT Pertamina Karen Agustiawan, Sidang Perkara Korupsi Pengadaan LNG Berlanjut

Jakarta, tvOnenews.com - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak eksepsi atau mota keberatan terdakwa Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan terkait perkara dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) tahun 2011-2021.

Adapun, mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina, Karen Gustiawan tersebut menjalani sidang lanjutan perkara tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus), Senin (4/3/2024).

"Mengadili, satu, menyatakan nota keberatan terdakwa Galaila Karen Agustiawan dan dari tim penasihat hukum terdakwa tidak dapat diterima," Jelas Hakim Ketua Maryono.

Hakim Maryono menginstruksikan jaksa penuntut umum (JPU) pada KPK untuk tetap melanjutkan pembuktian terkait perkara dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) tahun 2011-2021 yang menjerat Karen.

Menurut hakim, surat dakwaan jaksa KPK telah dibuat secara cermat dan lengkap. Karen didakwa telah merugikan negara US$113 juta dalam perkara ini.

"Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst atas nama terdakwa Galaila Karen Agustiawan berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tersebut," kata hakim.

Baca Juga

John Field, Pemilik Blueray Cargo Bakal Hadapi Vonis pada 10 Juli

Dalam surat dakwaan jaksa KPK, Karen disebut memperkaya diri sebesar Rp1.091.280.281 (Rp1 miliar) dan US$104.016. 

Selain itu, Karen disebut juga memperkaya korporasi yaitu Corpus Christi Liquefaction LLC sebesar US$113.839.186.

Mengacu pada hasil pemeriksaan investigasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tanggal 29 Desember 2023 lalu, Karen memberikan persetujuan pengembangan LNG di Amerika Serikat tanpa ada pedoman yang jelas. 

Karen disebut hanya memberi izin prinsip tanpa didukung dasar justifikasi analisis secara ekonomis dan analisis risiko.

Karen didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.(hmh/lpk)