Komite IV DPD RI Rapat Kerja dengan BPS Bahas KEM-PPKF di RAPBN 2025

tvOnenews.com - Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melaksanakan rapat kerja dengan Badan Pusat Statistik (BPS) membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam Rancangan Angaran Pendapatan dan Belanja Nehara (RAPBN) tahun Anggaran 2025, serta RPJMN 2025-2029 dan RKP tahun 2025. Rapat kerja tersebut dilaksanakan di Ruangan Sriwijaya, Komplek Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 Mei 2024. 

Novita Anakotta, SH., M.H., Wakil Ketua Komite IV DPD RI dalam sambutannya menyampaikan bahwa beberapa persoalan yang menjadi fokus Komite IV DPD RI adalah pertama, munculnya sejumlah risiko global dalam jangka menengah, diantaranya ialah deglobalisasi, biodiversity loss, kegagalan cybersecurity dan climate action, serta krisis utang dan lapangan pekerjaan.

“Kedua, selain itu Indonesia masih dihadapkan dengan tantangan yang bersifat multidimensi yang memerlukan kolaborasi lintas sektor untuk menanganinya,” ucap Senator dari Provinsi Maluku tersebut.

Lebih jauh Novita Anakotta, S.H., M.H., menyampaikan bahwa Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi potensial akibat rendahnya produktivitas. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta merta mampu mengatasi tantangan sosial. Selain itu capaian infrastruktur Indonesia masih rendah, termasuk terkait layanan dasar, kualitas jalan, pemanfaatan air baku dan persampahan di berbagai daerah. 

Terdapat tantangan penyusunan dan penyelarasan antara dokumen Rancangan RPJMD dan Rancangan RKPD dengan dokumen Rancangan RPJMN dan Rancangan RKP. APBN 2025 dan berbagai dokumen perencanaan disusun pada masa transisi ke pemerintahan baru. Pemerintah harus memastikan target dan programnya tercapai sekaligus juga harus memperhatikan visi-misi pemerintahan baru terakomodir di dalam APBN 2025 serta berbagai dokumen perencanaan.  Sejumlah tantangan yang mengemuka terkait kapasitas fiskal daerah adalah tingginya ketergantungan daerah terhadap Transfer Ke Daerah (TKD), tingginya kebutuhan pendanaan infrastruktur, rendahnya local tax ratio, dan kapasitas fiskal daerah dominan rendah dan sedang.

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPD) Amalia Adininggar Widyasanti, PhD., menyampaikan peranan BPS untuk menwujudkan Indonesia Emas 2045. “Kami akan menyampaikan perkembangan indikator makro ekonomi, data-data BPS menjadi basis bagi perumusan kebijakan ke depan,” ucap Amalia.

Baca Juga

Presiden Prabowo Pimpin Ratas Virtual, Bahas Terkait Kebijakan Energi-Ekonomi