Komite IV DPD RI Rapat Kerja dengan BPS Bahas KEM-PPKF di RAPBN 2025

Ikbal HI Djabid, S.E., M.M., Senator Provinsi Maluku Utara, bagaimana sebenarnya memahami tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tingkat kemiskinan yang tinggi juga di beberapa provinsi. Saya lihat perubahan kehidupan masyarakat membuat masyarakat petani berubah menjadi m

Sanusi Rahaningmas, Senator dari Provinsi Papua Barat, setelah mendengarkan paparan terkait angka kemiskinan di Papua ini menjadi persoalan. APBD 19 Trilliun, untuk 11 Kabupaten dan 1 Kota, jumlah penduduk lebih kurang 1 juta. Belum termasuk Dana Desa dan dana lainnya. Terkait kemiskinan di Papua banyak masyarakat tidak mengaku miskin. Terkait pendidikan di Papua memang sangat mengkhawatirkan, tidak adanya guru di sekolah-sekolah di Papua. Papua memang kekurangan tenaga pengajar. Selain itu dokter-dokter juga sangat kekurangan di Papua. 

Fernando Sinaga, Senator Provinsi Kalimantan Utara berharap agar sinergi antara BPS dengan DPD RI terus ditingkatkan. Selain itu sinergi antar lembaga pemerintah juga bisa ditingkatkan terkait dengan berbagai data-data kependudukan.   

Dra. Hj. Elviana, M.Si., Senator dari Provinsi Jambi menyampaikan bahwa paparan BPS akan menjadi pedoman bagi DPD RI untuk melakukan rapat kerja dengan Kementerian Keuangan RI dan Kepala Bappenas RI, oleh sebab itu DPD RI minta agar data-data setiap provinsi, ini modal bagi DPD RI untuk turun ke masyarakat. Kami mengapresiasi konsistensi BPS dalam menyajikan data-data secara independen. Kami berharap kerjasama yang baik antara BPS dengan Komite IV DPD RI terus berjalan dengan baik,” ucap Dra. Hj. Elviana, M.Si.(chm)