Kinerja Penyaluran Bansos Tuai Pujian Pemerintah, Pos Indonesia Berkomitmen Jaga Kualitas

Hal ini juga didukung dengan penggunaan teknologi biometric hingga geotagging, sehingga penerima bantuan benar-benar tervalidasi. Bukti valid dari biometric dan geotagging inilah yang menjadi penegas KPM atau penerima bantuan itu layak atau tidak mendapatkan bantuan.

"Jadi ini semua dimaksudkan agar penyaluran ini sesuai dengan keinginan dari pemerintah, bahwa bantuan ini betul-betul bisa sampai kepada yang berhak dan membantu mereka dalam memenuhi berbagai kebutuhan sesuai dengan tujuan pemberian bantuan tersebut," katanya menambahkan.

Haris juga mengungkapkan Pos Indonesia memiliki teknologi dashboard sebagai pengukur kinerja mereka dalam penyaluran bansos. Teknologi ini juga dihadirkan untuk kinerja dan proses kerja Pos dapat dipantau pemerintah sebagai pemberi kerja.

"Kami menyiapkan aplikasi dalam proses penyaluran ini sehingga dari berbagai proses itu bisa ditelusuri dan sedapat mungkin menghindari transaksi yang sifatnya manual. Sehingga konsistensinya terjaga," kata Haris.

Komitmen Pos IND Pertahankan Kualitas Kerja

Pada kesempatan itu, Haris juga mengungkapkan komitmen Pos Indonesia menjaga kualitas kinerjanya dalam menyalurkan bansos. Ia memastikan Pos tidak akan jemawa meskipun kinerjanya menuai banyak pujian, termasuk dari Presiden Joko Widodo.

"Suatu kehormatan buat kami, Pak Presiden Jokowi khususnya pada 2023, 12 kali datang ke Kantorpos melihat langsung penyaluran yang kami laksanakan. Ini suatu kehormatan. Satu-satunya mungkin, BUMN yang didatangi oleh Presiden sebanyak 12 kali dalam setahun," ujar Haris.

"Namun, ini tidak membuat kami terus berpuas diri. Di balik keberhasilan ini tentunya mengandung konsekuensi. Bagaimana kami harus menjaga kinerja ini dan terus menjaga semangatnya. Bahasanya jangan jemawa karena kita sudah berhasil dan diapresiasi. Jangan juga lupa untuk menjaga kualitas kami. Ini yang jadi PR kami. Bagaimana kami menjaga kualitas ini sampai kapanpun. Sehingga memang, tidak salah dalam hal ini, pemerintah memilih PT Pos Indonesia," pungkas Haris.(chm)