Minyak Cong di Sumsel Makin Marak, Satgas Illegal Drilling dan Refinery Disorot

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Koalisi Masyarakat Penyelamat Sumber Daya Alam Sumatera Selatan, Ahmad Azam menyoroti Satgas Penanggulangan Ilegal Drilling dan Ilegal Refinery di wilayah tersebut.

Adapun Satgas Penanggulangan Ilegal Drilling dan Refinery di Sumsel dibentuk sesuai surat keputusan yang ditandatangani Pj Gubernur Sumsel, Elen Setiadi. 

“Praktik di lapangan berbanding terbalik, aktivitas penambangan minyak ilegal (Illegal Drilling) dan pengolahan minyak ilegal (Illegal Refinery) di Sumsel tetap marak,” terang Ahmad Azam, Senin (16/9/2024).

“Miris, peredarannya tidak hanya di Sumsel, tapi sudah meluas ke beberapa daerah di seluruh Indonesia,” imbuhnya.

Ahmad mengatakan semestinya Satgas tersebut bisa bekerja lebih baik agar benar-benar menanggulangi penambangan minyak ilegal.

"Solusi alternatif yang kami harapkan mampu menanggulangi ilegal migas secara masif dan sistematis tidak ada realisasinya, Satgas jalan ditempat atau tidak ada action,” tegas dia.

Baca Juga

Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,47 Persen, Penurunan Harga Minyak Jadi Harapan di Tengah Tekanan Global

Padahal, lanjut dia, pembentukan Satgas yang terdiri TNI, Polri, Pemda, Kejaksaan, Pengadilan Tinggi, Kanwil Kemenkumham, dan lainnya itu sudah bagus. Terlebih sudah terbagi dalam empat sub satgas, preemtif, preventif, penegakan hukum, dan rehabilitasi.

“Tapi fakta di lapangan menyatakan hal yang sebaliknya, mana bukti pemberantasannya?"tambahnya.

Terpisah, Koordinator Front Pemuda Pelindung Alam Sumatera Selatan, Imam mengatakan, Satgas Penanggulangan Illegal Drilling dan Illegal Refinery akan efektif apabila penegak hukum secara tegas menindak pelaku yang merugikan negara atau masyarakat secara umum.

“Karena saat ini pelaku-pelaku illegal drilling cenderung dilindungi, bahkan di beberapa daerah pelaku dilakukan oleh oknum pejabat seperti kepala desa dan lainnya,” jelas Imam. 

“Makanya efektifitas dari pemberantasan illegal drilling perlu disertai dengan pengawasan dan partisipasi masyarakat secara langsung,” tambahnya.

Idealnya pemerintah membuat regulasi yang tepat terkait kasus tersebut sehingga meminimalisir penjualan minyak ilegal, bahkan meminimalisir jatuhnya korban jiwa. 

“Meski kesulitan menghadapi berbagai macam konflik sosial yang sudah mengakar, Satgas harus bersikap tegas tanpa pandang bulu untuk bisa memberantas Illegal Drilling dan Illegal Refinery. Pemerintah juga harus dapat memberikan solusi terkait permasalahan sosial yang terjadi,” tutup Imam.