Minyak Cong di Sumsel Makin Marak, Satgas Illegal Drilling dan Refinery Disorot

Seperti diketahui, peredaran minyak mentah atau dikenal dengan sebutan minyak cong di Sumatera Selatan memang sudah menjadi rahasia umum. 

Penggerebekan tempat penampungan dan pengolahan minyak cong di provinsi ini tidak membuat produsen kapok untuk tetap melakukan produksi minyak ilegal yang lantas diolah menjadi BBM (Minyak Standar Pertamina).

Sementara itu Indonesian Audit Watch (IAW) menyorot soal pembentukan Satgas Illegal Drilling dan Illegal Refinery di Sumsel sebagai langkah yang sangat sia-sia.

“Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Sumatera Selatan yang sedang membentuk Satgas Pencegahan Illegal Drilling dan Illegal Refenery menurut hemat kami adalah upaya yang sangat sia-sia belaka,” ujar Sekretaris Pendiri IAW, Iskandar Sitorus saat dihubungi Minggu (15/9/2024) malam.

Menurutnya, upaya itu tidak merujuk pada perundang-undangan yang lebih tinggi yang menunjukkan bagaimana hal itu hendak diantisipasi atau hendak dilakukan sebagai sesuatu yang berorientasi pada upaya penegakan hukum 

“Kami sebut demikian karena sampai hari ini tidak ada aturan yang tegas untuk menyebutkan bahwa yang namanya produk atau hasil dari sumur minyak gas ilegal itu dilarang dengan mutlak,” tandasnya.

Baca Juga

Kualitas Udara Palembang Tak Sehat, Warga Diminta Waspadai Kabut Asap Malam hingga Pagi

“Di beberapa wilayah, sumur ilegal malah diizinkan. Bahkan di Jateng dijadikan badan usaha milik desa (BUMDes) sebagai pengelolanya,” sambung Iskandar. 

Lantas, kalau hal itu diakomodasi atau diterapkan menjadi legal, makanya akan menjadi berantakan atau tidak sesuai dengan regulasi. 

“Yang tepat adalah, sepanjang aturannya masih menyatakan dilarang untuk dikomersilkan di luar komersialisasi pihak Pertamina, ya dilarang saja. Jika melanggar ambil tindakan tegas tanpa tebang pilih,” ucapnya.

“Kami sarankan jika pemerintah pusat belum memberikan regulasi yang menyatakan itu bisa digunakan atau dimanfaatkan dengan baik, sebaiknya sesegera saja diberantas oleh pemerintah, termasuk aparat penegak hukum,” pinta Iskandar.

Pihaknya mendesak agar penegakan hukum harus dilakukan secepatnya dan setegas-tegasnya. 

“Tidak perlu dilakukan tarik ulur dengan cara pembahasan-pembahasan sehingga produk sumur minyak ilegal dari Sumsel ini beredar luas di tengah-tengah masyarakat, nggak hanya di Sumsel tapi sudah menyebar ke seluruh Indonesia,” ungkap Iskandar Sitorus.