Advokat Tony Budidjaja Akan Minta Bantuan ke Presiden Prabowo Buntut Kriminalisasi Terhadap Dirinya

Jakarta, tvOnenews.com - Advokat Tony Budidjaja berharap ada eksekusi terhadap PT Sumi Asih/PT Sumi Asih Oleochemical Industry, meskipun saat ini dirinya tengah dikriminalisasi.

Sebelumnya, Tony ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Metro Jakarta Selatan akibat laporan pidana atas dasar pengaduan palsu yang diajukan oleh Direktur Utama PT Sumi Asih.

Hal ini terkait tindakan Tony selaku kuasa hukum Vinmar Overseas, Ltd. mengadukan ke Bareskrim Mabes Polri tindakan PT Sumi Asih yang dinilai telah mengabaikan perintah pengadilan dalam rangka eksekusi putusan arbitrase Internasional (ICDR) yang dijatuhkan di Amerika Serikat pada tahun 2009.

Putusan arbitrase itu memenangkan Vinmar Overseas, Ltd. dan putusan arbitrase itu telah mendapatkan fiat executie dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PT Sumi Asih sempat mengajukan gugatan pembatalan dan perlawanan terhadap putusan arbitrase itu dengan dalih bahwa PT Sumi Asih bukan perusahaan yang dimaksud oleh putusan arbitrase itu, namun semua gugatannya telah ditolak oleh pengadilan dan putusan pengadilan itu telah berkekuatan hukum tetap.

Baca Juga

Aksi Unjuk Rasa Dinilai Sebagai Sosial Kontrol Kebijakan Publik

Saat jurusita Pengadilan Negeri Bekasi bermaksud untuk melakukan eksekusi penyitaan tanah dan bangunan pabrik milik PT Sumi Asih pada tahun 2017, PT Sumi Asih melawan upaya eksekusi itu dengan menyatakan eksekusi itu salah alamat karena PT Sumi Asih Oleochemical Industry yang disebutkan dalam putusan arbitrase itu berbeda dengan PT Sumi Asih.

Sebab proses penyitaan mandek, Tony kemudian menjalankan instruksi kliennya untuk berkonsultasi dengan pihak Polri dan kemudian diarahkan untuk membuat laporan resmi, laporan mana sekarang dijadikan dasar laporan oleh PT Sumi Asih ke polisi dengan dugaan melanggar pasal 317 jo pasal 220 KUHP tentang pencemaran nama baik dengan pengaduan dan laporan palsu.

Tony khawatir penetapannya sebagai tersangka ini bakal membuat eksekusi putusan arbitrase itu tidak berjalan.

" Tindakan kriminalisasi ini telah mencoreng wibawa hukum dan pengadilan di Indonesia karena menunjukkan betapa mudahnya sistem hukum di Indonesia disalahgunakan oleh pihak debitur yang tidak beritikad baik. Bila kriminaliasi ini tidak segera dihentikan maka hal ini akan membuat senang para debitur yang ingin mencegah/ menghalang-halangi upaya sita eksekusi terhadapnya, dan juga akan menimbulkan ketidakpastian hukum serta menjadi preseden sangat buruk bagi penegakan hukum di Indonesia," kata Tony dalam keterangannya, Kamis (23/1/2025).