SPKS Minta Transisi B40 ke B50 Wajib Libatkan Petani Sawit
- Istimewa
Jakarta, tvOnenews.com — Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) meminta pemerintah agar transisi program biodiesel nasional dari B40 pada 2025 menuju B50 awal 2026 dibarengi regulasi mewajibkan perusahaan penerima subsidi bermitra langsung dengan petani.
Ketua SPKS, Sabarudin, menyampaikan hal itu dalam Independence Energy Forum bertema “Inovasi dan Masa Depan Sawit Menuju Swasembada Energi Nasional” yang digelar Ikatan Keluarga Alumni Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia (IKA ISMEI) di Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (15/8/2025).
Program B50 akan mewajibkan pencampuran 50 persen minyak sawit dalam bahan bakar diesel.
Kebijakan ini diproyeksikan mengalihkan volume besar crude palm oil (CPO) untuk kebutuhan domestik, mendorong investasi hilir biodiesel, dan menekan emisi karbon.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyebut transisi ini bisa menghemat hingga 20 miliar dolar AS per tahun dari pengurangan impor solar.
“Program biodiesel sudah menjadi Proyek Strategis Nasional, tapi jika petani sebagai penyedia bahan baku utama tidak dilibatkan langsung, manfaatnya tidak akan sampai ke akar rumput. Kami minta pemerintah mewajibkan perusahaan penerima subsidi bermitra langsung dengan petani, karena dana subsidi itu berasal dari pungutan petani sendiri,” tegas Sabarudin.
Ia menambahkan, kemitraan yang diatur secara adil akan menciptakan harga tandan buah segar (TBS) layak, mengurangi ketergantungan pada tengkulak, serta memperkuat koperasi petani.
“Biodiesel bukan hanya untuk ketahanan energi, tapi juga peluang besar memperkuat ekonomi rakyat. Masukkan koperasi petani sebagai penyedia resmi bahan bakar nabati (BBN) dan beri akses pembiayaan untuk membangun pabrik mini biodiesel,” ujarnya.
Dari sisi pelaku usaha, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono menilai transisi menuju B50 harus mempertimbangkan pasokan CPO.
“Konsumsi untuk biodiesel sejak 2023 sudah melebihi konsumsi untuk pangan. Tahun ini hingga Mei, konsumsi juga lebih tinggi dibandingkan 2024. Saat ini sudah B40, rencananya 2026 menjadi B50 lalu B60. Tapi harus dikaji, mana yang lebih menguntungkan untuk negara, impor solar atau biodiesel, sebab negara tetap butuh dana untuk insentif,” ungkap Eddy.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI) Ernest Gunawan menyatakan produsen mendukung uji kinerja B50.
“Produsen mendukung penuh implementasi B50 sepanjang kajian strategis dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai faktor,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum IKA ISMEI Ahmad Bahtiar Sebayang menegaskan kebijakan B50 harus dijalankan hati-hati.
“Kebijakan akseleratif ini sangat baik, tetapi jika transisi tidak cermat, berisiko tidak berkelanjutan dan memperburuk beban fiskal. Keamanan energi yang tepat tidak hanya bergantung pada satu sumber daya, melainkan membangun ekosistem energi yang tangguh, beragam, dan berkelanjutan,” tandasnya.
Forum ini juga menghadirkan sejumlah tokoh, seperti Prof. Dr. Eng. Eniya Listiani Dewi (Dirjen EBTKE Kementerian ESDM), Jatmiko Santosa (Direktur Utama PTPN IV PalmCo), Mahmuddin Muslim (Praktisi Ekonomi/Alumni ISMEI), dan Dr. Prayudi Syamsuri (Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Konektivitas Kemenko Bidang Pangan).(lgn)
Load more