Pemerintah Indonesia Didesak Sematkan Gelar Pahlawan Nasional untuk AM Sangadji

Jakarta, tvOnenews.com - Jaringan Katong Basudara Melanesia Satu mendesak Pemerintah Indonesia memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada tokoh asal Maluku, Abdul Muthalib Sangadji (AM Sangadji).

Koordinator Nasional Katong Basudara Melanesia Satu, Sandri Rumanama mengatakan pihaknya telah mengusulkan nama AM Sangadji sebagai Pahlawan Nasional sejak 2020 kendati hingga kini belum membuahkan hasil.

Karena itu pihaknya mendesak Kementerian Sosial dan Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) untuk menyerap aspirasi dari masyarakat timur tersebut.

“Kami merasa pahlawan dari timur seperti dikriminalisasi sejarahnya. AM Sangadji ikut memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini, diasingkan ke beberapa daerah, dan akhirnya dimakamkan di Yogyakarta. Tapi jasanya seakan diabaikan,” ujar Sandri kepada awak media, Jakarta, Kamis (13/11/2025).

AM Sangadji, yang dikenal dengan julukan 'Jago Tua', lahir di Pulau Haruku, Maluku Tengah, 3 Juni 1889. 

Ia semula berprofesi sebagai panitera pengadilan, sebelum aktif penuh dalam pergerakan nasional. 

Sangadji adalah anggota Sarekat Islam, berjuang bersama tokoh seperti HOS Cokroaminoto, Agus Salim, dan Abdul Muis, serta menjadi anggota BPUPKI.

Selain politik, Sangadji mendirikan Balai Pendidikan dan Pengajaran Rakyat Indonesia (BPPRI) di Tenggarong, koperasi sopir oplet, dan persatuan pedagang pasar. 

Pada masa revolusi, ia berjalan kaki dari Samarinda ke Banjarmasin untuk mengumumkan kemerdekaan dan mengibarkan Bendera Merah Putih. 

Ia kemudian ditangkap Belanda, dipenjara dan bergabung dalam Laskar Hisbullah di Yogyakarta hingga gugur pada Agresi Militer Belanda I 1947.

“Kami menilai pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka mekanisme penetapan pahlawan nasional agar tidak menimbulkan kesan diskriminatif. Dari Jawa Timur saja bisa sampai tiga tokoh ditetapkan tahun ini. Apakah perjuangan dari timur dianggap kurang berarti,” ujar Sandri.

Sandri menegaskan perjuangan ini bukan sekadar soal gelar, melainkan harga diri dan keadilan sejarah bagi masyarakat timur Indonesia.

“Kami menekankan agar jangan sampai ada praktik diskriminasi di negeri ini. Kami meminta Presiden Prabowo mendengar suara ini. Jika aspirasi kami diabaikan, kami akan turun ke jalan menuntut hak dan harga diri masyarakat Maluku. Kami punya kontribusi besar bagi bangsa ini, tapi kesabaran kami sudah hampir habis,” ungkapnya.