BPIP Kantongi Predikat Informatif dari KIP, Raih Skor Impresif 93,35

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menorehkan prestasi dalam aspek transparansi publik. 

Lembaga itu dianugerahi predikat "Informatif" oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) setelah mencatatkan nilai 93,35 dalam hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025.

Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan dalam gelaran Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 yang bertajuk "Penyiaran Berdaulat, Menjaga Indonesia" di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Senin (15/12). 

Pencapaian ini menjadi bukti nyata keseriusan BPIP dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui akses informasi yang akuntabel. 

Dalam keterangannya, Kepala BPIP Yudian Wahyudi menekankan bahwa prestasi ini bukan sekadar pencapaian administratif semata, melainkan sebuah amanah ideologis yang harus dijaga.

“Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bagian dari tanggung jawab moral dan ideologis. Informasi yang terbuka, jujur, dan akuntabel adalah fondasi penting bagi kepercayaan publik serta penguatan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Yudian.

Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Utama BPIP, Tonny Agung Arifianto, mengungkapkan skor 93,35 yang diraih merupakan indikator bahwa BPIP telah berjalan di koridor yang tepat dalam pelayanan publik.

“Kami bersyukur dan bangga atas hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat, di mana BPIP berhasil meraih nilai 93,35 dengan kategori Informatif,” ujar Tonny.

Ia menambahkan, predikat ini merefleksikan dedikasi BPIP untuk selalu melibatkan partisipasi publik dan menjaga akuntabilitas.

“Capaian ini adalah cerminan nyata dari komitmen BPIP untuk senantiasa melaksanakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif,” jelasnya. 

Ke depannya, BPIP berkomitmen menjadikan penghargaan ini sebagai motivasi untuk terus meningkatkan standar layanan informasi, demi mendukung reformasi birokrasi dan iklim demokrasi yang sehat di Indonesia. (dpi)