Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Usul Kertajati Dialihkan ke Pusat, KDM Soroti Beban APBD Rp100 Miliar per Tahun

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi kembali menjadi sorotan publik setelah mengungkap kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terus terbebani oleh operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi atau KDM, menyebut pengelolaan bandara tersebut menyebabkan kerugian hingga Rp100 miliar setiap tahun.

Menurut Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, kondisi tersebut membuat APBD Jawa Barat terus terkuras tanpa adanya kepastian bahwa Bandara Kertajati dapat segera mandiri secara finansial. Oleh karena itu, KDM mengusulkan langkah strategis berupa tukar guling aset antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

“Setiap tahun APBD Jawa Barat harus menanggung biaya operasional yang besar. Ini tidak sehat untuk keuangan daerah,” kata Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Bandung, Jumat (23/1/2026).

KDM Usulkan Kertajati Dikelola Pemerintah Pusat

Dalam skema yang ditawarkan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tidak mengusulkan pelepasan saham BIJB Kertajati, melainkan pengalihan penuh pengelolaan dan kepemilikan bandara tersebut kepada pemerintah pusat. Sebagai gantinya, Pemprov Jawa Barat akan mengambil alih pengelolaan Bandara Husein Sastranegara di Bandung, termasuk kawasan PT Dirgantara Indonesia (PTDI).

Menurut KDM, langkah ini bertujuan mengurangi beban fiskal daerah sekaligus memaksimalkan potensi ekonomi dari aset yang sudah memiliki pasar jelas. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai Bandara Husein Sastranegara memiliki basis penumpang yang stabil, sehingga lebih menjanjikan bagi peningkatan pendapatan daerah.

Baca Juga

Kepada KDM, Nenek di Bogor yang Viral Curi Sembako-Kerudungnya Disobek Ngaku Gelap Mata Akibat Terlilit Utang

“Bukan saham Kertajati yang dilepas, tapi operasional dan kepemilikannya diserahkan ke pusat. Sebab, setiap tahun APBD Jawa Barat berdarah-darah untuk menutup biaya operasional,” ujar KDM.

Kertajati Sulit Berkembang Secara Komersial

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga menyoroti ketidaksinkronan kebijakan transportasi nasional yang dinilai menghambat perkembangan Bandara Kertajati. Keberadaan Bandara Halim Perdanakusuma di Jakarta dan layanan Kereta Cepat Whoosh disebut membuat Kertajati kehilangan daya tarik, terutama bagi penumpang dari Bandung dan Jakarta.

“Ada yang aneh. Kita dorong orang ke Kertajati, tapi di sisi lain Halim tetap buka dan ada Kereta Whoosh. Masyarakat tentu memilih yang paling dekat dan praktis,” ujar Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

KDM menegaskan, hingga saat ini belum ada indikator bahwa BIJB Kertajati mampu membiayai operasionalnya sendiri tanpa dukungan dana APBD Jawa Barat. Hal inilah yang mendorongnya mencari solusi jangka panjang yang lebih berkelanjutan.

KDM Dorong Kertajati Jadi Pusat Industri Pertahanan

Tak hanya soal keuangan, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga mengusulkan agar kawasan Bandara Kertajati dialihfungsikan menjadi pusat industri pertahanan nasional. Usulan ini, menurut KDM, telah mendapatkan respons positif dari Presiden RI Prabowo Subianto.

“Saya mengusulkan agar Kertajati menjadi pusat industri pertahanan dalam negeri. Presiden merespons positif dan berharap kawasan itu bisa menjadi pangkalan TNI Angkatan Udara,” kata Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

KDM mengaku telah melakukan koordinasi intensif dengan Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Pertahanan untuk membahas rencana tersebut. Menurutnya, jika Kertajati berada di bawah kendali pemerintah pusat, pemanfaatannya akan lebih optimal dan tidak lagi membebani keuangan daerah.

Husein Sastranegara Dinilai Lebih Menguntungkan

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi optimistis pengelolaan Bandara Husein Sastranegara akan memberikan dampak positif terhadap pendapatan daerah. KDM menilai pasar penerbangan di Bandung sudah terbentuk, sehingga revitalisasi bandara tersebut relatif lebih mudah dibanding mengembangkan Kertajati dari nol.

“Kita tinggal memperkuat dan memodernisasi Husein. Kalau landasan pacu diperpanjang, dalam waktu singkat bandara itu pasti kembali ramai,” ujar KDM.

Terkait potensi selisih nilai aset antara Bandara Kertajati dan Bandara Husein Sastranegara, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme penilaian profesional atau appraisal. Ia menegaskan, skema yang diajukan bukanlah penjualan aset, melainkan pertukaran antarinstansi pemerintah.

“Ini bukan jual aset, tapi tukar guling. Tinggal dihitung secara profesional lewat appraisal karena ini urusan antarpemerintah,” tutur KDM.

Menunggu Keputusan Pemerintah Pusat

Saat ini, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan pihaknya masih menunggu keputusan final dari Sekretariat Negara terkait usulan tersebut. KDM berharap pemerintah pusat segera memberikan kepastian agar pengelolaan aset strategis di Jawa Barat bisa berjalan lebih efisien dan tidak lagi membebani APBD.

Dengan langkah ini, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan komitmennya untuk menjaga kesehatan fiskal daerah sekaligus memastikan infrastruktur strategis di Jawa Barat dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan nasional. (nsp)