Fakta-Fakta Penyegelan Toko Emas Tiffany & Co di Jakarta: Dugaan Selundupan hingga Underinvoice Terungkap

Jakarta, tvOnenews.com – Penyegelan tiga gerai Tiffany & Co. di Jakarta oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kantor Wilayah Jakarta memicu perhatian publik. Brand perhiasan mewah global itu diduga melakukan pelanggaran administrasi impor, mulai dari barang tidak membayar bea masuk hingga praktik underinvoice.

Berikut rangkuman fakta-fakta penting di balik penyegelan tersebut.

1. Tiga Gerai Resmi Disegel

Tiga toko resmi Tiffany & Co di Jakarta yang berada di pusat perbelanjaan premium disegel oleh otoritas Bea Cukai. Ketiga lokasi itu adalah Plaza Senayan, Plaza Indonesia, dan Pacific Place.

Penyegelan dilakukan sebagai langkah penindakan administratif atas dugaan pelanggaran kepabeanan terkait impor barang mewah.

2. Dugaan Barang Tak Bayar Bea Masuk

Baca Juga

Inikah Penyebab Tiga Gerai Tiffany & Co di Plaza Senayan, Plaza Indonesia, dan Pacific Place Disegel Bea Cukai?

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap adanya temuan pelanggaran dalam proses impor barang yang dijual di gerai tersebut.

Menurutnya, sebagian besar barang yang masuk terindikasi tidak membayar kewajiban bea masuk sebagaimana mestinya. Ketika diminta menunjukkan dokumen impor dan formulir perdagangan, pihak toko disebut tidak dapat memperlihatkannya.

“Sebagian besar yang masuk itu barangnya memang nggak bayar. Disuruh kasih lihat form perdagangannya, impornya, mereka nggak bisa tunjukkan,” ujar Purbaya di Jakarta, Jumat (13/2/2026).

Temuan ini memunculkan dugaan adanya barang selundupan yang beredar di gerai tersebut.

3. Indikasi Underinvoice

Selain dugaan barang yang tidak membayar bea masuk sama sekali, Bea Cukai juga menemukan indikasi praktik underinvoice.

Underinvoice merupakan praktik mencantumkan nilai barang lebih rendah dari harga sebenarnya untuk mengurangi kewajiban pajak dan bea masuk.

“Ada yang penuh betul-betul selundupan, ada yang cuma bayarnya under invoicing. Itu kelihatan semua,” ungkap Purbaya.

Artinya, tidak semua barang diduga masuk tanpa membayar pajak, namun terdapat indikasi pembayaran yang tidak sesuai dengan nilai riil barang.

4. Gabungan Bea Cukai dan Pajak

Purbaya menyebut penanganan kasus ini tidak hanya melibatkan Bea Cukai, tetapi juga berpotensi melibatkan otoritas pajak.

Menurutnya, praktik underinvoice berdampak langsung pada penerimaan negara, baik dari sisi bea masuk maupun pajak.

“Nanti gabung Bea Cukai dan Pajak,” ujarnya.