Polemik MBG Memanas, Respons Seskab Teddy, Said Abdullah Akui DPR Ikut Setujui Anggaran MBG

Ia memastikan tidak ada program pendidikan yang dihentikan.

"Kemudian pertanyaannya adalah, apakah program makan bergizi ini mengurangi program pendidikan? Saya jawab, tidak. Faktanya, tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan sekarang. Tidak ada program dari periode sebelumnya yang dihentikan. Semuanya berjalan. Semuanya berjalan, bahkan ditambah," ucapnya.

Teddy juga mencontohkan sejumlah program seperti Kartu Indonesia Pintar dan Program Indonesia Pintar tetap berjalan, bahkan ditambah dengan Sekolah Rakyat.

PDIP Sebut MBG Caplok Anggaran Pendidikan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyoroti program MBG yang disebut menggunakan anggaran dari pos pendidikan.

Ketua DPP PDIP, MY Esti Wijayati, yang juga Wakil Ketua Komisi X DPR RI, secara terbuka membenarkan bahwa dana MBG memang diambil dari pos anggaran pendidikan.

Baca Juga

KASBI Akui Pembuatan UU Ketenagakerjaan Tak Pernah Libatkan Serikat Buruh

Ia menilai langkah itu menjadi ironi di tengah masih banyaknya sekolah rusak dan keluhan kesejahteraan guru.

Esti mengaku kebanjiran pertanyaan warga yang bingung dengan simpang siur informasi di media sosial.

"Di WA (WhatsApp) saya pun sangat banyak yang menanyakan untuk memperjelas. Ada yang panggil Mbak, Bu, atau Bunda. 'Bunda, ini beritanya katanya MBG itu tidak mengambil anggaran pendidikan, yang benar yang mana toh Bun?' sambil menyertakan berita-berita dari medsos," ungkap Esti dalam konferensi pers di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Menjawab kebingungan itu, Esti menegaskan program MBG memang memotong porsi anggaran pendidikan. Karena itu, Fraksi PDIP merasa perlu meluruskan narasi yang dinilai tidak sesuai fakta.

Menurutnya, penggunaan dana triliunan rupiah dari pos pendidikan patut disayangkan. Sebab, hingga kini masih banyak sekolah di berbagai daerah yang kondisinya memprihatinkan.

"Kita bisa melihat banyak tempat di berbagai wilayah, sekolah-sekolah masih kita lihat sangat tidak layak, apalagi bicara soal sarana prasarananya. Kawan-kawan bisa melihat bagaimana (berita) yang muncul di Nusa Tenggara Timur yang jauh di sana, dan beberapa wilayah lainnya," papar Esti.

Ia menilai, jika anggaran pendidikan tidak dipecah untuk program lain, pemerintah seharusnya bisa lebih fokus pada pemerataan fasilitas dan revitalisasi bangunan sekolah.