Dinilai Rugikan Petani Sawit, SPKS Usul Pembatalan Kenaikan Pungutan Ekspor CPO 12,5 Persen

“Ironisnya, banyak pabrik sawit yang terafiliasi dengan perusahaan besar masih membeli TBS melalui perantara. Hal ini menyebabkan petani menjual sawit dengan harga yang lebih rendah,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Sabarudin mengaku adanya ketimpangan penyaluran dana pungutan ekspor CPO. 

Menurutnya sekitar 90 persen dana pungutan ekspor atau sekitar Rp40 hingga Rp50 triliun per tahun hanya digunakan untuk mendukung subsidi program biodiesel kepada korporasi besar.

Sementara itu, program yang secara langsung menyentuh kepentingan petani seperti Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) maupun bantuan sarana dan prasarana perkebunan dinilai masih sangat terbatas.

“Petani sawit sangat merasakan ketimpangan dalam penyaluran dana pungutan ekspor ini. Sebagian besar dana justru digunakan untuk subsidi biodiesel kepada korporasi besar, sementara program untuk petani masih sangat terbatas,” ujar Sabarudin.

“Jika kebijakan ini tetap diterapkan, maka petani sawit rakyat justru berpotensi semakin tertekan secara ekonomi. Hal ini tentu bertentangan dengan semangat Presiden RI, Prabowo Subianto yang mendorong upaya pemberantasan kemiskinan,” pungkasnya.(raa)

Baca Juga

Jelang HUT ke-81 RI, Syarikat Islam Serukan Lawan Hoaks, Jaga Persatuan dan Ekonomi Nasional