Respons Maraknya Rokok Ilegal, Pelaku Industri Tembakau Nusantara Deklarasikan Panca Ampera

Jakarta, tvOnenews.com - Pelaku industri tembakau nusantara menyorot maraknya operasi terhadap rokok ilegal serta dugaan penyimpangan pita cukai belakangan ini.

Owner Bandar Rokok Nusantara Global Grup atau Barong Grup, HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy atau Gus Lilur turut merespons fenomena tersebut.

Bahkan, pihaknya turut mendeklarasikan Lima Amanat Petani Tembakau Madura-Nusantara atau Panca Ampera guna merespons fenomena yang terjadi.

Sumber :

• Istimewa

Ia menekankan amanat ini sebagai bentuk refleksi terkait realitas di lapangan yang kerap dihadapi oleh jutaan petani tembakau dan pelaku usaha rokok rakyat di Indonesia.

“Ini bukan sekadar aspirasi. Ini adalah suara dari bawah. Suara petani, buruh, dan pelaku usaha kecil yang selama ini menjadi fondasi industri tembakau nasional,” ujar Gus Lilur, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Baca Juga

TNI AL Gagalkan Rokok Ilegal dan Pupuk Subsidi, Kerugian Negara Capai Rp1,8 Miliar

Gus Lilur menjabarakan poin pertama berisikan stop kriminalisasi pengusaha rokok pribumi.

Menurutnya penegakan hukum harus dilakukan secara adil dan proporsional mengingat praktik di lapangan kerap terjadi pendekatan yang menyamaratakan antara pelaku usaha kecil dengan jaringan pelanggaran lebih besar.

“Pengusaha rokok pribumi, khususnya skala UMKM, tidak boleh diposisikan sebagai musuh. Mereka adalah bagian dari ekonomi rakyat. Kalau ada pelanggaran, harus dilihat konteksnya. Jangan sampai terjadi kriminalisasi terhadap mereka yang sebenarnya sedang berjuang untuk bertahan,” katanya.

Poin kedua berupa stop rokok ilegal yang mengartikan praktik tersebut tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan tetapi juga merusak ekosistem industri yang sehat.

Ia menekankan bahwa solusi terhadap rokok ilegal tidak cukup dengan penindakan tetapi juga harus diikuti dengan pembenahan sistem agar pelaku usaha memiliki jalur legal yang lebih terjangkau.

“Rokok ilegal harus ditindak tegas. Ini penting untuk menjaga fairness dalam industri. Tapi penindakan harus tepat sasaran, bukan justru melemahkan pelaku usaha legal yang sedang tumbuh,” ujarnya.

Poin ketiga berisikan terbitkan cukai khusus rokok rakyat berupa perlunya kebijakan khusus dalam sistem cukai bagi industri rokok rakyat.