DPRD Surabaya Soroti Banyak Jalan Gelap, Kebutuhan PJU Masih Capai 20 Ribu Titik

tvOnenews.com - Keluhan terkait penerangan jalan umum (PJU) masih mendominasi aspirasi warga dalam reses anggota DPRD Surabaya. Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati menyebut lebih dari 70 persen keluhan yang diterimanya berasal dari persoalan minimnya penerangan jalan di berbagai wilayah.

“Sebagian besar ya, prosentasenya lebih dari 70 persen itu menyampaikan terkait dengan penerangan jalan,” kata Aning.

Menurutnya, dari 12 titik reses yang digelar, warga banyak mengeluhkan jalan lingkungan, area makam hingga lapangan olahraga yang masih gelap dan dinilai rawan tindak kejahatan maupun kecelakaan.

“Tidak hanya penerangan jalan saja, tapi juga lapangan-lapangan futsal. Jadi tempat-tempat publik, makam kemudian lapangan olahraga itu beberapa masih gelap sehingga rentan dipakai untuk tindak kejahatan,” ujar politisi PKS ini.

Aning menilai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Surabaya. Menurut dia, penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Surabaya mencapai sekitar Rp768 miliar, sedangkan anggaran PJU tahun 2026 hanya Rp123 miliar.

“Karena apa, pajak PPJ penerangan jalan kita 700 miliar lebih, sementara anggaran 2026 untuk PJU itu hanya 123 miliar. Itu kan nyomplang. Harusnya pajak ini kembali kepada masyarakat untuk kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Baca Juga

Kebersamaan Kunci Mengatasi Berbagai Permasalahan Masyarakat

Dalam reses tersebut, sejumlah wilayah yang menyampaikan kebutuhan penambahan PJU antara lain Siwalankerto, Medokan Ayu, Keputih dan Mbulak. Warga mengusulkan tambahan lampu penerangan pada jalan lingkungan, kawasan permukiman, lapangan olahraga hingga akses menuju area makam yang masih minim penerangan.

Aning mengatakan banyaknya keluhan warga menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kebutuhan di lapangan dan realisasi program yang dijalankan pemerintah. Karena itu, ia meminta Dinas Perhubungan melakukan pemetaan ulang seluruh usulan PJU yang masuk melalui berbagai kanal, mulai dari kelurahan, kecamatan, hotline pemerintah, aplikasi pengaduan hingga hasil reses anggota DPRD.

“Gap ini permasalahannya di mana? Kita minta kepada dinas perhubungan untuk melakukan pemetaan lagi dari seluruh saluran warga ini titiknya di mana saja,” katanya.

Berdasarkan data terakhir, Pemkot Surabaya menargetkan pemasangan 10.000 titik PJU baru pada 2026. Namun, masih terdapat sekitar 20.000 titik kebutuhan PJU yang belum terpenuhi.

Menurut Aning, kondisi tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh agar pemerintah memiliki data yang akurat mengenai kebutuhan masyarakat.

“Tapi pada kenyataannya masih banyak sekali masyarakat yang mengatakan bahwa masih butuh titik PJU di mana-mana,” ujarnya.

Ia juga meminta Pemkot Surabaya segera menyusun peta kebutuhan PJU secara komprehensif sebagai dasar penyusunan anggaran pada Perubahan APBD 2026 maupun APBD 2027.

“Dishub harus membuat metriknya, bahwa kebutuhan masyarakat sekian, anggaran 2026 berapa, maka 2026 kita harus terpenuhi. Kalau tidak bisa, harus kita anggarkan dan kita selesaikan di tahun 2027,” tegasnya.

Meski demikian, Aning menilai target pemasangan 10.000 titik PJU pada 2026 belum cukup menjawab kebutuhan warga yang masih mencapai sekitar 20.000 titik.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Tim Pemeliharaan PJU Dinas Perhubungan Surabaya Prasetyo mengatakan pihaknya telah menyiapkan program pemasangan 10.000 titik PJU baru yang ditargetkan selesai hingga akhir 2026.

Pemasangan akan diprioritaskan pada kawasan yang belum memiliki penerangan memadai atau blank spot, termasuk wilayah yang dinilai rawan kecelakaan dan tindak kriminalitas.

“Untuk pemasangan baru, prioritasnya diarahkan ke area blank spot, kawasan rawan kecelakaan, serta titik rawan kriminalitas,” kata Prasetyo.

Ia menjelaskan sebagian besar jalan protokol dan jalan kolektor di Surabaya saat ini telah terpasang PJU. Sementara kebutuhan penerangan di kawasan permukiman dan gang-gang kecil akan dipenuhi secara bertahap berdasarkan usulan masyarakat.

Usulan tersebut berasal dari berbagai jalur, mulai dari musrenbang, pokok pikiran DPRD, hotline wali kota hingga laporan langsung dari warga.

“Usulan yang masuk memang masih banyak sekali, termasuk di gang-gang kecil. Itu tetap kami bantu pasang,” ujarnya.(chm)