Judi Online Bisa Bikin Masuk Penjara! Ini Aturan KUHP, Jerat Hukum, dan Dampak Sosial yang Wajib Diketahui

Menurut penjelasan ahli hukum pidana R. Soesilo dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, pihak yang menyelenggarakan perjudian dikenakan Pasal 303 KUHP, sedangkan pemain atau peserta perjudian dapat dijerat Pasal 303 bis KUHP.

Mulai tahun 2026, ketentuan tersebut diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Pasal 426 UU Nomor 1 Tahun 2023 menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa izin menawarkan atau menyediakan kesempatan berjudi sebagai mata pencaharian dapat dipidana penjara paling lama sembilan tahun atau denda kategori VI sebesar Rp2 miliar.

Sedangkan Pasal 427 mengatur bahwa setiap orang yang menggunakan kesempatan bermain judi tanpa izin dapat dipidana penjara paling lama tiga tahun atau denda maksimal Rp50 juta.

Jerat Hukum Judi Online Menurut UU ITE

Selain diatur dalam KUHP, praktik judi online secara spesifik juga diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang terakhir diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Baca Juga

Judi Online Bukan Sekadar Kehilangan Uang: Kenali Bahaya, Tanda Kecanduan, dan Cara Keluar dari Jeratnya

Pasal 27 ayat (2) UU ITE menyebutkan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan perjudian.

Artinya, tidak hanya bandar atau operator situs judi yang dapat dijerat hukum. Pihak yang membantu menyebarkan, mempromosikan, atau mengiklankan situs judi online juga berpotensi terkena sanksi pidana.

Ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2024. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa pelaku dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp10 miliar.

Jerat hukum ini menjadi salah satu instrumen utama pemerintah dalam memberantas praktik perjudian digital yang terus berkembang. Selain penindakan pidana, pemerintah juga melakukan pemblokiran situs dan rekening yang terindikasi digunakan untuk aktivitas perjudian.

Mengapa Judi Online Terus Berkembang?

Meski berbagai aturan telah diterapkan, praktik judi online masih terus bermunculan. Salah satu penyebab utamanya adalah kemudahan akses internet dan transaksi digital.

Dalam tesis berjudul *Tindak Pidana Perjudian Online Melalui Media Internet*, Hadiyanto Kenneth menyebutkan setidaknya ada dua faktor yang mendorong perkembangan judi online di Indonesia.