Update Kasus Daycare Little Aresha: Tersangka Bertambah Jadi 27 Orang, Polisi Soroti Dugaan Pembiaran Kekerasan Anak

Kanit PPA Satreskrim Polresta Yogyakarta, Ipda Apri Sawitri, menjelaskan bahwa dari 14 tersangka baru tersebut, sepuluh orang merupakan pengasuh anak. Sementara empat lainnya terdiri atas petugas keamanan dan pegawai kerumahtanggaan.

Menurut Apri, penetapan tersangka terhadap satpam dan pegawai nonpengasuh didasarkan pada dugaan adanya unsur pembiaran terhadap tindak pidana yang terjadi.

"Di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu ada kata-kata yang membiarkan. Seharusnya kalau orang mengetahui adanya suatu tindak pidana diharapkan melapor ke kepolisian. Jangan membiarkan adanya dugaan tindak pidana," kata Apri.

Ia menegaskan, Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa seseorang yang melakukan, turut serta, maupun membiarkan terjadinya tindak pidana terhadap anak dapat dijerat dengan ketentuan pidana yang sama.

"Sehingga orang yang menempatkan, membiarkan atau melakukan dan membiarkan itu sama pasalnya," tegasnya.

Dengan perkembangan tersebut, sebanyak 21 dari total 27 tersangka diketahui merupakan pengasuh yang bertugas di kelas bayi hingga taman kanak-kanak di bawah naungan Yayasan Little Aresha.

Baca Juga

Guru di Pondok Pesantren Bekasi Jadi Tersangka Kekerasan Seksual Terhadap Belasan Santriwati

Terbongkar Setelah Mantan Karyawan Melapor

Kasus ini pertama kali mencuat pada April 2026 setelah seorang mantan karyawan melaporkan dugaan kekerasan yang terjadi di dalam daycare kepada pihak kepolisian.

Laporan tersebut ditindaklanjuti Satreskrim Polresta Yogyakarta dengan melakukan penggerebekan di lokasi. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan sejumlah balita berada dalam kondisi memprihatinkan. Berdasarkan pemeriksaan medis dan barang bukti digital, penyidik menduga telah terjadi kekerasan fisik serta penelantaran terhadap puluhan anak secara sistematis.

Untuk 13 tersangka yang lebih dahulu ditetapkan, proses hukumnya telah dinyatakan lengkap (P21) dan segera memasuki tahap persidangan.

Ketua yayasan berinisial DK dan kepala sekolah AP dijerat sejumlah pasal, antara lain Pasal 71 ayat (1) juncto Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Sementara itu, para pengasuh dijerat dengan Pasal 76A, Pasal 76B, dan Pasal 76C juncto Pasal 77, Pasal 77B, serta Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.