Komdigi Gandeng Lintas Lembaga Berantas Judi Online, KNPI Dukung Strategi Baru
- Istimewa
Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah terus memperkuat strategi pemberantasan judi online dengan tidak lagi hanya berfokus pada pemblokiran situs, tetapi juga menyasar seluruh ekosistem yang mendukung operasional praktik ilegal tersebut.
Langkah tersebut dilakukan melalui sinergi lintas lembaga, mulai dari pengawasan akses digital, pemutusan aliran dana, hingga penegakan hukum terhadap jaringan pelaku.
Pendekatan tersebut dijalankan melalui kolaborasi Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, industri perbankan, serta Kepolisian Republik Indonesia. Pemerintah menilai pemberantasan judi online membutuhkan penanganan yang menyeluruh agar tidak hanya memutus akses ke platform, tetapi juga menghentikan aktivitas keuangan yang menopang operasionalnya.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan pemberantasan judi online tidak dapat berhenti pada pemblokiran situs semata.
"Pemberantasan judi online harus dilakukan menyeluruh, tidak cukup atau tidak boleh berhenti hanya kepada pemutusan akses situs saja, tapi keseluruhan ekosistemnya," ujar Meutya dalam OJK Banking Forum 2026 bertema Penguatan Tata Kelola Teknologi Informasi Perbankan serta Peningkatan Upaya Pemberantasan Kejahatan Keuangan dan Perjudian Online di Era Digital di Kantor Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (14/7/2026).
Strategi tersebut mendapat apresiasi dari kalangan aktivis pemuda. Wakil Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Rusdi Ali Hanafia, menilai pendekatan pemerintah saat ini menunjukkan perubahan paradigma karena menyasar akar persoalan, bukan hanya dampak yang terlihat di permukaan.
"Kami sangat mengapresiasi langkah pemerintah yang kini menyasar seluruh ekosistem, mulai dari akses platform, aliran dana, hingga jaringan pelakunya, merupakan strategi yang sangat tepat dan patut kita dukung," ujar Rusdi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Rusdi yang juga menjabat Ketua Umum Seknas Indonesia Maju menilai sinergi antara Kemkomdigi, OJK, Bank Indonesia, industri perbankan, dan aparat penegak hukum akan semakin mempersempit ruang gerak pelaku judi online.
Menurutnya, pengawasan yang terintegrasi memungkinkan pemerintah tidak hanya memutus akses ke platform perjudian, tetapi juga menghambat jalur transaksi keuangan yang menjadi sumber utama operasional jaringan tersebut.
"Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan. Ketika akses digital ditutup, transaksi keuangan diawasi secara ketat, dan aparat penegak hukum bergerak menindak jaringan pelaku, maka ekosistem judol akan semakin sulit berkembang. Inilah bentuk kehadiran negara dalam melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan digital," katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa dampak judi online tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga berpotensi memicu persoalan sosial yang lebih luas, mulai dari meningkatnya utang, terganggunya ketahanan keluarga, hingga risiko gangguan kesehatan mental dan kriminalitas.
Karena itu, Rusdi mengajak generasi muda untuk memanfaatkan ruang digital secara produktif dan tidak tergiur oleh iming-iming keuntungan instan dari praktik perjudian daring.
"Kami mengajak seluruh pemuda Indonesia untuk menjadi pelopor dalam memerangi judol. Jangan mudah tergiur oleh iming-iming keuntungan instan yang pada akhirnya hanya membawa kerugian. Justru kita harus memanfaatkan teknologi digital untuk hal-hal yang produktif, inovatif, dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat," tegasnya.
Menurut Rusdi, upaya pemberantasan judi online juga perlu dibarengi dengan peningkatan literasi digital masyarakat agar semakin sedikit ruang bagi jaringan perjudian untuk merekrut korban baru.
Ia berharap kolaborasi lintas sektor yang telah dibangun pemerintah terus diperkuat melalui pengembangan teknologi pengawasan, pertukaran data antarlembaga, pengawasan transaksi keuangan, serta penegakan hukum yang konsisten terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam jaringan judi online.
Load more