Banyak Konten Hoaks terkait Institusi Negara, Publik Harus Periksa Kebenarannya

"Mereka tidak melakukan sampel yang secara acak, proporsional sesuai dengan negaranya. Saya lihat tadi Indonesia sampelnya 290-an, Filipina 900-an, Thailand cuma 100 berapa gitu itu," terangnya.

Terlebih, kata Ayip, riset ini dilakukan secara daring dan tanpa pengecekan validitas responden yang ketat. Sehingga rentan menimbulkan sampling bias karena responden tidak dipilih melalui random sampling. 

Selain itu, survei juga berpotensi mengalami self-selection bias karena siapa pun dapat berpartisipasi secara sukarela. Bahkan bisa berpotensi pada manipulasi hasil survei. Sehingga, menurut Ayip, hasil survei IndexMundi itu tak bisa dijadikan patokan ilmiah untuk menilai Polri. 

"Dari segi data lemah, metodologi tidak bisa dipertanggungjawabkan, kemudian hasilnya tiba-tiba memvonis sebuah institusi dari kelemahan data tersebut. Itu menurut saya tidak layak dipercaya," ujarnya. 

Oleh karena itu, Ayip mengajak publik untuk kritis terhadap berbagai informasi yang beredar. Verifikasi informasi patut dilakukan sebelum mempercayainya. 

"Jadi publik tidak perlu mempercaya narasi itu sebagai sebuah narasi final. Jadikan saja, narasi yang berkembang dari survei itu sebagai bahan untuk bertanya dan mengevaluasi. Bukan sebagai dasar untuk menghakimi," pungkas Ayip.(chm)

Baca Juga

Berapa Uang Pensiun Purbaya Yudhi Sadewa? Setahun Jadi Menkeu, Segini Hitungannya