OTT KPK: Istri Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Dijemput Tengah Malam, Kantor Dinas hingga Rumah Kontraktor Disegel

Dua rumah tersebut berada di Perumahan Mutiara Residence Blok B dan Blok C. Penyegelan diduga berkaitan dengan penyelidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Seorang warga bernama Ardi mengaku melihat aktivitas penyegelan setelah muncul sejumlah kendaraan yang diduga digunakan oleh petugas KPK.

"Tadi awalnya ibu-ibu pada tanya, kok ada mobil di perempatan ramai, terus setelah saya cek ternyata ada penyegelan itu," kata Ardi.

Meski demikian, hingga saat ini KPK belum mengungkap secara resmi perkara yang menjadi dasar operasi tersebut, termasuk dugaan tindak pidana yang sedang diselidiki.

Pemalang Kembali Masuk Radar OTT KPK

Kasus terbaru ini menjadi OTT kedua KPK yang menyasar Pemalang dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir.

Baca Juga

KPK Dalami Aliran Permintaan Uang Bupati Pemalang Non Aktif Anom Widiyanto

Pada 11 Agustus 2022, KPK menangkap Bupati Pemalang saat itu, Mukti Agung Wibowo, bersama 23 orang lainnya. Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan suap jual beli jabatan serta pengadaan barang dan jasa.

Dalam perkara tersebut, sejumlah terdakwa kemudian divonis hukuman penjara hingga 6,5 tahun oleh Pengadilan Tipikor Semarang. Mereka juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp4,9 miliar.

Sementara dalam OTT terbaru, KPK mengamankan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro yang menjabat periode 2025–2030 serta sejumlah pihak lain. 

Hingga kini, status hukum para pihak yang diamankan masih menunggu pengumuman resmi dari lembaga antirasuah.

Jika dalam proses penyidikan ditemukan bukti dugaan penerimaan suap atau gratifikasi, pihak yang terlibat dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 20 Tahun 2001.

Pasal yang dapat dikenakan antara lain Pasal 5 tentang suap-menyuap, Pasal 11 dan Pasal 12 terkait penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara, serta Pasal 12B mengenai gratifikasi dengan ancaman pidana penjara dan denda sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bupati Anom Widiyantoro sebelumnya dikenal sebagai profesional di lingkungan BUMN sebelum terjun ke dunia politik. Sementara istrinya, Noor Faizah Maenofie, diketahui menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pemalang.

Publik kini masih menunggu hasil pemeriksaan KPK untuk mengetahui secara jelas perkara yang melatarbelakangi OTT tersebut. (udn)