MoU Ditandatangani! Imigrasi NTT dan Pemkab Sumba Timur Sepakat Buka Kantor 2026

Sumba Timur, tvOnenews.com - Pembentukan Kantor Imigrasi di Kabupaten Sumba Timur memasuki tahap percepatan. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyepakati langkah strategis agar layanan keimigrasian segera dapat dinikmati masyarakat Pulau Sumba.

Kesepakatan itu terungkap dalam rapat percepatan pembentukan Kantor Imigrasi Sumba Timur yang digelar di Kantor Bupati Sumba Timur, Jumat (31/7/2026).

Rapat tersebut dihadiri Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali, Anggota DPR RI Komisi XIII Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi NTT Saroha Manullang, Sekretaris Daerah Sumba Timur Umbu Ngadu Ndamu, Kepala Lapas Kelas IIA Waingapu Gidion Pally, serta unsur Forkopimda dan perangkat daerah.

Dalam pertemuan itu dibahas percepatan operasional Kantor Imigrasi Sumba Timur. Kemudian, fokus pembahasan meliputi penyediaan kantor sementara, dukungan sarana dan prasarana, hingga rencana hibah lahan untuk pembangunan gedung permanen.

Pemerintah Kabupaten Sumba Timur berkomitmen menyiapkan kantor operasional sementara sebagai lokasi awal pelayanan keimigrasian. 

Komitmen tersebut akan dituangkan dalam Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebagai dasar pelaksanaan kerja sama.

Baca Juga

Rapat Bersama Pukat UGM, DPR akan Perkuat Pencegahan Abuse of Power dalam RUU Perampasan Aset

Selain itu, Pemkab juga menyatakan siap mendukung penyediaan fasilitas pendukung serta proses hibah lahan bagi pembangunan kantor permanen Kantor Imigrasi Sumba Timur.Kebutuhan Strategis untuk Pulau SumbaKepala Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi NTT, Saroha Manullang, menyebut pembentukan Kantor Imigrasi Sumba Timur merupakan kebutuhan strategis. 

Hal ini seiring luasnya wilayah pelayanan, meningkatnya mobilitas masyarakat, serta berkembangnya sektor pariwisata, investasi, dan aktivitas lintas negara di Pulau Sumba.

"Pembentukan Kantor Imigrasi Sumba Timur merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan berkualitas. Dukungan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur, DPRD, DPR RI, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi modal utama untuk mempercepat terwujudnya kantor imigrasi yang mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," ujar Saroha.

Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuwali menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah agar pembentukan Kantor Imigrasi segera terealisasi. 

Menurutnya, kehadiran kantor tersebut akan mempermudah masyarakat memperoleh layanan keimigrasian sekaligus mendukung percepatan pembangunan daerah.

Di samping itu, Anggota DPR RI Komisi XIII Umbu Kabunang Rudi Yanto Hunga menilai kolaborasi pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci percepatan. 

Ia juga menyoroti pentingnya kantor imigrasi untuk memperkuat upaya pencegahan TPPO.

"Dalam beberapa tahun terakhir sebanyak 1.401 warga NTT tercatat menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Kehadiran kantor imigrasi di Sumba Timur dinilai dapat memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi kasus tersebut," ungkapnya.

"Kami optimistis target operasional pada akhir Agustus atau awal September dapat tercapai. Kami siap mendukung agar penganggaran pembentukan kantor segera terealisasi," lanjutnya.

Dukungan juga disampaikan Kepala Lapas Kelas IIA Waingapu Gidion Pally. Ia menyatakan siap bersinergi melalui koordinasi dan pemanfaatan sumber daya untuk mempercepat pembentukan Kantor Imigrasi Sumba Timur.

Sambil menunggu proses administrasi selesai, Kanwil Ditjen Imigrasi NTT melalui Kantor Imigrasi Kupang akan membuka layanan keimigrasian secara berkala di Gedung Sentra Kerajinan Sumba Timur.

Dengan adanya Kantor Imigrasi Sumba Timur, diharapkan akses layanan paspor, izin tinggal, dan pengawasan keimigrasian di Pulau Sumba dapat lebih cepat, efektif, dan menjangkau masyarakat luas. (aag)