KemenHAM Gandeng KemenkoPMK Tangani 124 Ribu Warga Terdampak Konflik Papua Tengah

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) akan memperkuat koordinasi lintas kementerian untuk menangani sekitar 124.931 masyarakat yang mengungsi akibat konflik di Papua Tengah. Langkah tersebut dilakukan menyusul laporan mengenai kondisi pengungsi dan 12 orang yang meninggal dunia akibat penembakan.

Wakil Menteri HAM, Mugiyanto mengatakan besarnya jumlah masyarakat yang terdampak membuat persoalan pengungsi Papua Tengah tidak mungkin ditangani hanya oleh pemerintah daerah atau satu kementerian.

“Kalau melihat jumlah masyarakat yang terdampak, ini memang tidak mungkin ditangani sendiri oleh pemerintah daerah atau satu kementerian,” kata Mugiyanto kepada wartawan, Kamis (13/8/26)

Atas dasar itu, Kemenham akan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno untuk membahas kondisi para pengungsi secara lebih menyeluruh.

“Dalam waktu dekat kami akan berkoordinasi dengan Menko PMK, Pak Pratikno. Kami ingin membicarakan kondisi para pengungsi ini secara lebih khusus: apa yang paling mendesak, apa yang sudah dilakukan, apa yang masih kurang, dan apa yang perlu dikerjakan bersama oleh pemerintah pusat dan daerah,” ujarnya.

Menurut Mugiyanto, koordinasi tersebut diperlukan untuk memastikan respons pemerintah tidak berjalan secara parsial. Penanganan pengungsi harus mencakup kebutuhan dasar sekaligus memastikan adanya mekanisme pemulihan agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.

Baca Juga

Hari HAM Sedunia: Natalius Pigai Luncurkan 'Platform' Satu Data HAM

Lebih lanjut, Mugiyanto menegaskan penanganan konflik di Papua tidak cukup hanya dilihat dari perspektif keamanan. Pemerintah juga harus melihat dampak konflik terhadap kehidupan masyarakat.

“Bagi Kementerian HAM, penanganan Papua tidak cukup hanya dilihat dari apakah konflik mereda atau tidak. Kita juga harus melihat keadaan masyarakatnya,” kata dia.

Ia juga menyebut sejumlah indikator yang perlu menjadi perhatian pemerintah, mulai dari keselamatan masyarakat, akses kesehatan, keberlangsungan pendidikan anak, pemenuhan kebutuhan sehari-hari, hingga kemungkinan warga kembali ke kampung halaman dengan aman.

Apakah mereka sudah aman, apakah yang sakit bisa mendapatkan pelayanan kesehatan, anak-anak bisa kembali sekolah, kebutuhan sehari-hari terpenuhi, dan masyarakat yang mengungsi bisa kembali ke kampungnya dengan aman,” ujar Mugiyanto.