5 Sikap PP SEMMI: Tolak Provokasi, Jaga Etika Demokrasi, dan Tolak Aksi AMPB di Gedung DPR

Jakarta, tvOnenews.com - Pengurus Pusat Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PP Semmi) menyatakan sikap terkait kondisi demokrasi yang belakangan sedang berkembang di Indonesia. Mereka mendorong demokrasi dilakukan dengan santun dan mengedepankan dialog.

"Satu, Pengurus Pusat Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjalankan demokrasi senantiasa mengedepankan dialog yang santun, damai, dan mari kita buktikan bahwa kedewasaan berdemokrasi di Indonesia dijunjung tinggi melalui cara-cara yang konstitusional dan bermartabat," ujar Ketua Umum PP Semmi, Zulhadi Ariza dalam jumpa pers di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (25/8/2026).

Poin kedua mereka mengajak masyarakat untuk menjunjung tinggi etika moral dan demokrasi yang bermartabat. Menurutnya setiap penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin undang-undang. 

"Namun, hak tersebut harus dijalankan dengan tetap mematuhi koridor hukum yang berlaku, menjaga ketertiban umum, serta menghormati etika moral bangsa demi kebaikan bersama dan tegaknya kedaulatan negara," ungkapnya.

Poin ketiga, Zulhadi mengatakan, PP Semmi menyerukan kepada seluruh pemuda dan masyarakat luas untuk bersama-sama menjaga marwah serta kehormatan simbol-simbol kedaulatan negara. Mereka menolak upaya provokasi elemen yang mengatasnamakan rakyat yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa dan negara.

"Empat, Pengurus Pusat Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia menyatakan sikap tegas penolakan segala bentuk kegiatan penyampaian pendapat yang berpotensi melanggar ketentuan hukum, mengganggu aktivitas masyarakat luas, atau merusak fasilitas publik yang merupakan aset bersama bangsa," tegasnya.

Baca Juga

Karhutla Terjadi Tiap Tahun, DPR Pertanyakan Mitigasi Pemerintah: Kenapa Nunggu Sampai Besar

Mereka menyatakan menolak rencana aksi demonstrasi AMPB di Gedung DPR RI 27 Agustus mendatang. Mereka mengklaim suara AMPB tidak mewakili keresahan masyarakat.

"Maka dari itu, Pengurus Pusat Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia menolak seruan aksi AMPB di depan Gedung DPR yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2026 jika tidak memiliki legitimasi yang mewakili bangsa Indonesia dalam menjunjung tinggi etika moral demokrasi karena rentan terprovokasi dan berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa," kata Zulhadi. 

"Menyeru AMPB dalam menyampaikan aspirasi hendaknya dilakukan penuh tanggung jawab moral dan etika terhadap demokrasi bangsa dan negara," tambahnya.