Buka KPPD IV, Wamendagri Akhmad Wiyagus Tekankan Pentingnya Kepemimpinan Holistik di Daerah

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa kepemimpinan holistik merupakan aspek krusial bagi kepala daerah dalam menjawab dinamika pembangunan. 

Dalam pandangannya, seorang pemimpin daerah harus memiliki perspektif yang luas dalam memetakan masalah serta mampu melahirkan kebijakan yang sinkron dengan kepentingan daerah maupun nasional. 

Pesan ini disampaikan Wamendagri saat membuka Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan IV Tahun 2026 di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Kamis (3/9).

Wiyagus menjelaskan, KPPD merupakan forum strategis untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan daerah, memperluas wawasan kebangsaan, serta meningkatkan kemampuan kepala daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang responsif, inovatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. 

Dukungan dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dalam kegiatan tersebut diharapkan dapat memperluas cara pandang peserta dalam memahami berbagai persoalan secara komprehensif, holistik, dan integral dengan berlandaskan wawasan kebangsaan serta ketahanan nasional.

"Nanti Bapak-Ibu sekalian akan mendapatkan materi-materi yang sungguh sangat luar biasa. Yang nantinya juga kita akan merasakan bahwa kita tidak bisa bekerja sendiri, di tengah situasi geopolitik global yang sangat dinamis dan super cepat perubahannya," katanya.

Baca Juga

Soal Insiden Pecah Ban saat Mengudara, Garuda Indonesia Pastikan Mendarat Aman Sesuai Standar

Lebih lanjut, Wiyagus mengatakan, KPPD menjadi momentum bagi kepala daerah untuk keluar dari rutinitas pemerintahan dan memperluas perspektif dalam memahami lingkungan strategis. 

Hal ini penting agar kepala daerah semakin siap menghadapi berbagai tantangan pembangunan sekaligus menyesuaikan pelaksanaan pemerintahan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Di sisi lain, kepala daerah juga perlu memahami bagaimana menerjemahkan program Asta Cita beserta nilai-nilainya ke dalam kebijakan di daerah sehingga pelaksanaan program pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan selaras.

"Kebijakan pusat ini tidak terputus hanya kebijakan pusat, tetapi juga harus linier dengan kebijakan daerah. Beberapa kepala daerah yang sudah memahami ini relatif tidak ada masalah," terangnya.

Wiyagus menambahkan, berbagai langkah yang dilakukan pemerintah daerah (Pemda), seperti meningkatkan pelayanan publik, memperkuat ketahanan pangan dan energi, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mendorong investasi, serta menciptakan lapangan kerja, pada hakikatnya merupakan bagian dari kontribusi daerah terhadap kepentingan nasional.