Kasus Pungli Rekrutmen Mengemuka, DPRD Surabaya Minta Sistem Dievaluasi
- Antara
tvOnenews.com - DPRD Kota Surabaya meminta Pemerintah Kota Surabaya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem rekrutmen tenaga kerja di lingkungan pemerintah daerah. Desakan ini muncul setelah adanya dugaan pungutan liar dalam proses rekrutmen yang melibatkan oknum anggota Satpol PP.
Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya, Azhar Kahfi, mengatakan persoalan tersebut tidak cukup hanya diselesaikan dengan memberikan sanksi kepada pihak yang terlibat. Menurutnya, kasus itu harus menjadi momentum untuk membenahi sistem pelayanan publik dan kepegawaian di lingkungan Pemkot Surabaya.
Azhar menegaskan, DPRD Surabaya akan mengawal proses hukum yang sedang berjalan sekaligus mendorong adanya perbaikan terhadap mekanisme rekrutmen tenaga kerja.
Ia juga meminta Pemkot Surabaya menyisir organisasi perangkat daerah (OPD), terutama unit kerja yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan kepegawaian. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk mengetahui sekaligus menutup celah yang berpotensi menjadi titik terjadinya praktik pungutan liar.
Selain evaluasi, Azhar mendorong adanya langkah pencegahan yang bersifat sistemik. Transparansi dalam proses penerimaan pegawai, penguatan mekanisme pengawasan, serta penyediaan kanal pengaduan yang mudah diakses masyarakat disebut menjadi bagian penting dalam mencegah kasus serupa terulang.
Azhar juga menekankan bahwa penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran harus tetap berjalan sesuai koridor hukum dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Ia menyebut Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai prinsip yang perlu diperhatikan.
Prinsip tersebut antara lain mencakup kepastian hukum melalui prosedur yang jelas dan bukti yang valid, asas kecermatan dengan mengedepankan pengumpulan fakta serta hak jawab, dan asas kepentingan umum untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.
Azhar menilai praktik suap atau pungutan liar dalam penerimaan tenaga kerja bukan sekadar persoalan individu. Menurutnya, kasus tersebut menyangkut integritas birokrasi dan dapat merugikan masyarakat sekaligus mencederai prinsip pemerintahan yang bersih dan profesional.
Karena itu, ia mendukung pemberian sanksi tegas terhadap oknum yang terbukti bersalah, termasuk sanksi hingga pemecatan, dengan tetap mengikuti proses hukum yang berlaku.
Load more