Ribuan Retaker Dokter Terlunta-lunta, PDMI Minta Presiden Prabowo Turun Tangan Soal Ijazah

Dinda menjelaskan, mahasiswa kedokteran menjalani pendidikan akademik selama sekitar empat tahun sebelum melanjutkan ke tahap profesi atau koas di rumah sakit. Pada fase itu, calon dokter menjalani pembelajaran klinis langsung di bawah supervisi dokter yang lebih berpengalaman. 

“Di saat kita sudah merasa komplet, tetapi kemudian belum memiliki kewenangan klinis, itu menjadi masalah,” kata Dinda.

Karena itu, menurut Dinda, kebijakan terhadap peserta yang belum lulus ujian kompetensi tidak dapat disamakan begitu saja dengan peserta yang langsung lulus pada kesempatan pertama. Pemerintah dan institusi pendidikan, katanya, perlu menyiapkan mekanisme pendampingan dan evaluasi khusus karena retaker menghadapi tekanan akademik, psikologis, sosial, hingga ekonomi yang berbeda.

Ia menilai sertifikasi profesi tetap diperlukan untuk memastikan kompetensi dokter. Namun, proses dan mekanismenya harus berjalan secara utuh, konsisten, dan responsif terhadap persoalan di lapangan. 

“Ketika tata cara ujian, waktunya, prosesnya, dan sistemnya tidak berjalan lurus dan holistik, tentu akan ada efek-efek yang sebelumnya tidak terbayangkan,” beber Dinda. 

Lebih lanjut, dari sisi kebijakan publik, akademisi Universitas Diponegoro Satria Aji menilai persoalan retaker menjadi rumit karena melibatkan beberapa rezim kewenangan sekaligus, terutama sektor pendidikan tinggi dan kesehatan. Menurutnya, perbedaan yurisdiksi dan tata kelola tersebut dapat membuat penyelesaian sebuah kasus menjadi berlarut apabila tidak terdapat koordinasi kebijakan yang kuat.

Baca Juga

Prabowo Beri Waktu Seminggu untuk Parpol Ajukan Nama Cawapares, Siapa dari PAN?

Satria mengatakan pemerintah perlu mengembalikan persoalan tersebut pada kepentingan publik dan membangun kebijakan berdasarkan kondisi nyata di lapangan. 

Ia juga menyoroti kebutuhan pemerataan dokter sebagai persoalan yang harus dilihat bersamaan dengan tata kelola pendidikan dan sertifikasi. Menurut dia, ruang kebijakan tidak semestinya hanya ditentukan oleh kepentingan elite institusi. 

“Ini publik. Publik itu bukan elite. Publik itu kita semua, masyarakat,” tandas Satria. (aag)