Gandeng Papua Nugini Dorong Perbatasan Jadi Koridor Ekonomi, Kepala BNPP RI:

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) bersama Pemerintah Papua Nugini (PNG) mendorong penguatan kerja sama pengelolaan perbatasan yang tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan dan administrasi, tetapi juga konektivitas, perdagangan, investasi, dan pembangunan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan.

Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP RI Muhammad Tito Karnavian menyampaikan, pengembangan kawasan perbatasan merupakan bagian penting dari upaya menjadikan perbatasan sebagai pusat kegiatan ekonomi sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat di kedua sisi perbatasan.

“Mandat lain dari lembaga kami adalah mengembangkan kawasan perbatasan. Kawasan perbatasan bukanlah halaman belakang Indonesia. Kami ingin menjadikannya sebagai halaman depan. Tidak hanya untuk kegiatan lintas batas, tetapi seluruh kawasan PLBN juga harus dikembangkan. Presiden menyampaikan kepada saya bahwa PLBN harus menjadi pusat kegiatan ekonomi,” ujar Tito dalam forum Indonesia Border Partnership bertema “Strengthening Cooperation in Managing Our Border to Promote Prosperity” di Kantor Sekretariat Tetap BNPP RI, dikutip Senin (21/9/2026).

Sumber :

• BNPP RI

Tito menjelaskan, pengembangan kawasan PLBN dilakukan melalui pembagian zona yang tidak hanya mendukung pelayanan administrasi dan lintas batas, tetapi juga aktivitas ekonomi dan perdagangan.

“Karena itu, di setiap PLBN terdapat apa yang kami sebut sebagai zona inti. Zona inti digunakan untuk kegiatan administrasi dan lintas batas. Kemudian terdapat zona pendukung yang dikembangkan untuk berbagai kegiatan ekonomi dan perdagangan, seperti pasar dan kegiatan lainnya,” katanya.

Baca Juga

Mendagri Serahkan Tugas Pengelolaan Perbatasan dan Daerah Terpencil ke Maruli Simanjuntak

Dalam konteks perbatasan Indonesia-Papua Nugini, Tito menyebut saat ini Indonesia telah memiliki tiga PLBN, yakni Skouw, Sota, dan Yetetkun. Pemerintah juga terus berupaya mengembangkan infrastruktur perbatasan agar konektivitas dan aktivitas masyarakat dapat semakin terfasilitasi.

Menurutnya, pengembangan perbatasan perlu dilakukan dengan memperhatikan aktivitas masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun, termasuk kegiatan perdagangan, sosial, budaya, dan hubungan antarmasyarakat di kedua negara.

“Pemerintah tentu harus melayani masyarakat tersebut. Meskipun kami bertugas menjaga wilayah negara, kami juga harus melayani masyarakat agar mereka dapat berinteraksi satu sama lain dan memperoleh manfaat bersama, baik melalui perdagangan, kegiatan budaya, maupun pariwisata,” lanjut Tito.