Gandeng Papua Nugini Dorong Perbatasan Jadi Koridor Ekonomi, Kepala BNPP RI:

Sementara itu, Duta Besar Papua Nugini untuk Indonesia Simon Namis menyampaikan, Indonesia dan Papua Nugini memiliki hubungan erat yang dipersatukan oleh geografi, sejarah, serta kehidupan masyarakat di kedua negara. 

Untuk itu, menurutnya kerja sama perbatasan kedua negara perlu terus dikembangkan, tidak hanya dalam aspek keamanan dan administrasi, tetapi juga mencakup konektivitas, infrastruktur, perdagangan, investasi, serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

“Ke depan, kerja sama perbatasan Papua Nugini dan Indonesia tidak boleh hanya berfokus pada persoalan keamanan dan administrasi. Kerja sama tersebut juga perlu semakin mencakup konektivitas, infrastruktur, perdagangan, investasi, serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan,” katanya.

Simon secara khusus menyoroti inisiatif konektivitas Butmabin–Yetetkun yang dinilai dapat membuka peluang perdagangan dan memperkuat aktivitas ekonomi di kawasan perbatasan. Bagi Papua Nugini, inisiatif tersebut bukan sekadar membangun pintu lintas batas baru. Namun juga peluang strategis untuk memperkuat pelayanan pemerintah bagi masyarakat di wilayah terpencil, meningkatkan pergerakan lintas batas yang sah, memperkuat tata kelola perbatasan, serta membuka jalur perdagangan baru antara Provinsi Western di Papua Nugini dan Papua Selatan di Indonesia. 

Berikutnya menurut Simon, koridor tersebut juga berpotensi mendukung kegiatan ekonomi kawasan melalui penguatan jalur logistik. “Yang tidak kalah penting, koridor ini berpotensi menjadi jalur logistik alternatif yang dapat mendukung kegiatan ekonomi kawasan,” katanya.

Di sisi lain, Simon menekankan peningkatan konektivitas perlu berjalan beriringan dengan penguatan keamanan perbatasan dan kemudahan bagi pergerakan masyarakat yang sah.

Baca Juga

Mendagri Serahkan Tugas Pengelolaan Perbatasan dan Daerah Terpencil ke Maruli Simanjuntak

“Pada saat yang sama, kami meyakini bahwa pengelolaan perbatasan yang efektif harus tetap memfasilitasi pergerakan masyarakat yang sah serta memperkuat kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Simon juga menyambut rencana kunjungan lapangan bersama ke Merauke, Yetetkun, dan Butmabin untuk memperkuat kerja sama praktis kedua negara.

“Kami juga menyambut baik rencana kunjungan lapangan bersama ke Merauke, Yetetkun, dan Butmabin, karena kebijakan yang paling efektif adalah kebijakan yang disusun berdasarkan kondisi nyata di lapangan,” pungkasnya.