Riset Evident Institute: Dialog Pemerintah dengan Pekerja dan Ojol Hasilkan Kebijakan

tvOnenews.com - Kepuasan masyarakat terhadap pemerintah tidak hanya berkaitan dengan program yang dijalankan, tetapi juga dengan bagaimana aspirasi publik diakomodasi dalam proses pengambilan kebijakan. 

Komunikasi yang terbuka dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan menjadi salah satu cara untuk membangun pemahaman bersama sekaligus mendorong lahirnya kebijakan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Kajian Evident Institute yang dirilis pada 14 Oktober 2026 mencatat tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tetap tinggi selama periode yang dikaji. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut disebut sebagai salah satu program yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Selain program pemerintah, kajian tersebut menyoroti pendekatan dialog dua arah dalam penyusunan kebijakan. Proses pembahasan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan dan Peraturan Presiden tentang pelindungan pengemudi ojek online (ojol) menjadi contoh pelibatan berbagai pihak untuk mempertemukan kepentingan dan merumuskan kebijakan. 

Pengalaman ini dinilai dapat menjadi pijakan untuk memperluas komunikasi konstruktif antara pemerintah, masyarakat, pekerja, dan dunia usaha.

Dialog Pemerintah dan Pemangku Kepentingan Jadi Sorotan

Baca Juga

BI Jatim Dorong Riset Jadi Dasar Kebijakan Pembangunan Ekonomi

Head of Research Evident Institute, Antonius Ivan Sudibyo, menyampaikan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah masih tinggi. Salah satu program yang disoroti dalam kajian tersebut adalah MBG, yang dinilai memberikan manfaat bagi sebagian masyarakat.

“Evident Institute mencatat tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah tetap tinggi, dengan Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut sebagai salah satu program yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutur Antonius, Rabu (14/10).

Selain program tersebut, Evident Institute menyoroti proses dialog dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan. Pembahasan UU Pelindungan Ketenagakerjaan melibatkan pemerintah, DPR, serikat pekerja, dan asosiasi pengusaha. Keterlibatan berbagai unsur ini menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi serta mempertemukan kepentingan pekerja dan dunia usaha.

Pendekatan serupa juga terlihat dalam penyusunan Peraturan Presiden mengenai pelindungan pengemudi ojol. Menurut Evident Institute, regulasi tersebut lahir melalui dialog antara pengemudi dan perusahaan aplikator, dengan salah satu aspek yang disoroti berupa peningkatan porsi pendapatan pengemudi.

Kedua kebijakan itu menunjukkan pentingnya komunikasi yang tidak hanya berlangsung satu arah. Melalui dialog, pihak-pihak yang terdampak memiliki kesempatan menyampaikan pandangan, sementara pemerintah dapat mempertimbangkan berbagai masukan dalam proses perumusan kebijakan.