Riset Evident Institute: Dialog Pemerintah dengan Pekerja dan Ojol Hasilkan Kebijakan

tvOnenews.com - Kepuasan masyarakat terhadap pemerintah tidak hanya berkaitan dengan program yang dijalankan, tetapi juga dengan bagaimana aspirasi publik diakomodasi dalam proses pengambilan kebijakan. 

Komunikasi yang terbuka dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan menjadi salah satu cara untuk membangun pemahaman bersama sekaligus mendorong lahirnya kebijakan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Kajian Evident Institute yang dirilis pada 14 Oktober 2026 mencatat tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tetap tinggi selama periode yang dikaji. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut disebut sebagai salah satu program yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Selain program pemerintah, kajian tersebut menyoroti pendekatan dialog dua arah dalam penyusunan kebijakan. Proses pembahasan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan dan Peraturan Presiden tentang pelindungan pengemudi ojek online (ojol) menjadi contoh pelibatan berbagai pihak untuk mempertemukan kepentingan dan merumuskan kebijakan. 

Pengalaman ini dinilai dapat menjadi pijakan untuk memperluas komunikasi konstruktif antara pemerintah, masyarakat, pekerja, dan dunia usaha.

Dialog Pemerintah dan Pemangku Kepentingan Jadi Sorotan

Baca Juga

BI Jatim Dorong Riset Jadi Dasar Kebijakan Pembangunan Ekonomi

Head of Research Evident Institute, Antonius Ivan Sudibyo, menyampaikan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah masih tinggi. Salah satu program yang disoroti dalam kajian tersebut adalah MBG, yang dinilai memberikan manfaat bagi sebagian masyarakat.

“Evident Institute mencatat tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah tetap tinggi, dengan Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut sebagai salah satu program yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutur Antonius, Rabu (14/10).

Selain program tersebut, Evident Institute menyoroti proses dialog dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan. Pembahasan UU Pelindungan Ketenagakerjaan melibatkan pemerintah, DPR, serikat pekerja, dan asosiasi pengusaha. Keterlibatan berbagai unsur ini menjadi ruang untuk menyampaikan aspirasi serta mempertemukan kepentingan pekerja dan dunia usaha.

Pendekatan serupa juga terlihat dalam penyusunan Peraturan Presiden mengenai pelindungan pengemudi ojol. Menurut Evident Institute, regulasi tersebut lahir melalui dialog antara pengemudi dan perusahaan aplikator, dengan salah satu aspek yang disoroti berupa peningkatan porsi pendapatan pengemudi.

Kedua kebijakan itu menunjukkan pentingnya komunikasi yang tidak hanya berlangsung satu arah. Melalui dialog, pihak-pihak yang terdampak memiliki kesempatan menyampaikan pandangan, sementara pemerintah dapat mempertimbangkan berbagai masukan dalam proses perumusan kebijakan.

Evident Institute menilai pendekatan ini layak dikembangkan dalam komunikasi kebijakan lainnya. Dialog yang berkelanjutan dapat membantu membangun pemahaman bersama dan memperkuat hubungan antara pemerintah dengan kelompok masyarakat yang berkepentingan.

Peluang Memperkuat Daya Beli dan Aktivitas Dunia Usaha

Kajian Evident Institute juga memetakan dinamika ekonomi yang menjadi pertimbangan dalam pengembangan kebijakan berikutnya. Sejumlah perusahaan, mulai dari sektor manufaktur hingga perusahaan rintisan atau startup, masih mencermati kondisi nilai tukar dan akses pendanaan sebelum mengambil keputusan perekrutan maupun ekspansi.

Di sektor perbankan, sebagian kredit yang telah disetujui juga belum sepenuhnya disalurkan. Kondisi ini menjadi salah satu aspek yang dapat diperhatikan untuk memperkuat penyaluran pembiayaan dan mendorong aktivitas sektor riil.

Sementara itu, pada tingkat rumah tangga, sebagian masyarakat memanfaatkan pinjaman online (pinjol) dan pembiayaan gadai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun keperluan mendadak. Evident Institute menilai kelompok ini perlu memperoleh perhatian melalui mekanisme jaring pengaman sosial yang sesuai dengan kebutuhannya.

Lembaga tersebut juga memandang penyampaian aspirasi melalui media sosial sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Masukan masyarakat dapat menjadi sumber informasi untuk memahami kebutuhan publik sekaligus membantu pemerintah menyusun respons yang lebih tepat sasaran.

Dalam konteks ini, komunikasi dua arah dapat menjadi sarana untuk mengidentifikasi persoalan dan membuka ruang kerja sama dalam mencari solusi. Masukan dari masyarakat maupun dunia usaha dapat memperkaya proses evaluasi kebijakan agar pelaksanaannya semakin sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Dialog dan Evaluasi Berkelanjutan untuk Memperluas Manfaat Kebijakan

Untuk memperluas manfaat pendekatan dialog, Evident Institute menyarankan agar komunikasi dengan pelaku usaha dilakukan secara rutin. Langkah tersebut dapat membantu pemerintah memahami pertimbangan bisnis sekaligus mengidentifikasi bentuk dukungan yang berpotensi mendorong perekrutan tenaga kerja dan ekspansi usaha.

“Penambahan insentif usaha, disertai dialog rutin dengan pengusaha soal kekhawatiran mereka, dinilai bisa mendorong dunia usaha untuk kembali berani merekrut tenaga kerja dan melakukan ekspansi,” tegas Antonius.

Evident Institute juga mengusulkan subsidi pembelian produk manufaktur dalam negeri untuk mendukung daya beli kelas menengah. Di sisi lain, evaluasi berkala terhadap program MBG dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan dan memastikan manfaat program dapat terus dirasakan dalam jangka panjang.

Kajian ini disusun melalui analisis terhadap 1.832 artikel dari 11 media daring nasional terverifikasi Dewan Pers selama September 2024 hingga September 2026. Hasil analisis tersebut kemudian ditriangulasi dengan data resmi, survei publik, dan pembanding internasional. Materi kajian yang dirilis tidak mencantumkan persentase kepuasan publik secara spesifik.

Secara keseluruhan, kajian Evident Institute menempatkan dialog dua arah sebagai pendekatan penting dalam komunikasi pemerintahan Prabowo-Gibran. Pengalaman dalam pembahasan kebijakan ketenagakerjaan dan perlindungan pengemudi ojol menjadi contoh bagaimana pelibatan berbagai pihak dapat menghasilkan regulasi yang memperhatikan kepentingan kelompok terkait.

Ke depan, pendekatan serupa berpotensi memperluas ruang kolaborasi dalam berbagai kebijakan ekonomi. Kunci pengembangan komunikasi pemerintah terletak pada keberlanjutan dialog, pemanfaatan aspirasi sebagai masukan, serta upaya bersama untuk menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat dan dunia usaha. (udn)