Bukan Sekadar Perlindungan, Begini Cara Kerja Sistem Saling Menolong dalam Asuransi Syariah

tvOnenews.com - Ketika seseorang membeli asuransi, tujuan utamanya biasanya sederhana: memiliki perlindungan finansial jika suatu hari mengalami musibah. 

Namun, dalam asuransi syariah, perlindungan tidak hanya berkaitan dengan kepentingan individu. Ada mekanisme yang memungkinkan para peserta saling membantu ketika salah satu di antaranya menghadapi risiko.

Gagasan tersebut dikenal sebagai ta'awun, atau prinsip tolong-menolong. Melalui mekanisme ini, sebagian kontribusi peserta dikumpulkan ke dalam dana bersama yang disebut tabarru'. Dana tersebut digunakan untuk membantu membayarkan klaim peserta lain yang mengalami musibah sesuai risiko yang dijamin dalam perjanjian.

Konsep ini membuat asuransi syariah memiliki karakteristik tersendiri. Peserta tidak hanya mempersiapkan perlindungan bagi diri dan keluarganya, tetapi juga berpartisipasi dalam sistem perlindungan bersama. 

Lantas, bagaimana dana tersebut dikelola, siapa yang berhak menggunakannya, dan apa yang perlu dipahami masyarakat sebelum memilih produk asuransi syariah?

Ta'awun dan Dana Tabarru', Bagaimana Sistem Saling Menolong Bekerja?

Baca Juga

Pemprov Jatim Libatkan 34 Ribu Peserta dalam Edukasi Perlindungan Anak Digital

Prinsip utama asuransi syariah adalah saling membantu antarpeserta melalui pengelolaan dana yang mengikuti ketentuan syariah. 

Dalam praktiknya, peserta membayarkan sejumlah kontribusi berdasarkan kesepakatan atau akad. Sebagian kontribusi tersebut dialokasikan ke dana tabarru' sebagai dana kebajikan.

Dana tabarru' inilah yang menjadi sumber pembayaran klaim ketika peserta mengalami risiko yang telah disepakati, misalnya meninggal dunia atau kondisi kesehatan tertentu yang termasuk dalam perlindungan polis.

Artinya, dana yang terkumpul tidak semata-mata diperlakukan sebagai pembayaran untuk membeli perlindungan pribadi. Peserta juga memiliki peran dalam membantu peserta lain yang sedang menghadapi musibah. Mekanisme ini menjadi wujud nyata prinsip ta'awun dalam pengelolaan asuransi syariah.

Meski demikian, bukan berarti seluruh kontribusi peserta masuk ke dana tabarru'. Pengalokasiannya bergantung pada akad dan ketentuan produk. Dalam beberapa skema, terdapat pula komponen biaya pengelolaan atau ujrah yang menjadi hak perusahaan sebagai pengelola.

Di sinilah pentingnya memahami akad sebelum membeli produk. Akad menjelaskan hubungan antara peserta dan perusahaan, termasuk bagaimana kontribusi dialokasikan, bagaimana dana dikelola, serta apa saja hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Asuransi syariah juga mengenal istilah surplus underwriting. Secara sederhana, surplus underwriting merupakan kondisi ketika dana tabarru' memiliki kelebihan setelah memperhitungkan pembayaran klaim dan kewajiban terkait dalam periode tertentu.

Apabila terdapat surplus, penggunaannya mengikuti akad dan ketentuan yang berlaku. Dalam skema tertentu, surplus dapat dibagikan kepada pihak yang memenuhi persyaratan. 

Namun, peserta tidak otomatis memperoleh pembagian tersebut setiap tahun. Besaran maupun kemungkinan pembagiannya bergantung pada kondisi dana dan ketentuan produk.

Dengan demikian, prinsip saling menolong dalam asuransi syariah bukan berarti peserta dijamin selalu mendapatkan keuntungan tambahan. Tujuan utamanya adalah membangun mekanisme perlindungan bersama dengan pengelolaan dana yang transparan dan sesuai kesepakatan.

Mengapa Pemahaman Masyarakat tentang Asuransi Syariah Masih Perlu Ditingkatkan?

Potensi industri asuransi syariah di Indonesia terbilang besar. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dipublikasikan Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) mencatat penerimaan kontribusi industri mencapai Rp11,72 triliun pada semester I 2026.

Pada periode yang sama, aset industri asuransi syariah tumbuh 7,09 persen secara tahunan menjadi Rp50,90 triliun per Juni 2026. Pertumbuhan tersebut menunjukkan aktivitas industri yang terus berkembang.

Namun, besarnya aset dan kontribusi belum sepenuhnya mencerminkan tingkat pemanfaatan layanan oleh masyarakat. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 mencatat indeks literasi keuangan syariah sebesar 43,07 persen. Sementara itu, indeks inklusinya baru mencapai 13,24 persen.

Perbedaan kedua angka tersebut memperlihatkan adanya jarak antara pengetahuan dan penggunaan layanan keuangan syariah. Masyarakat mungkin sudah mengenal konsep keuangan syariah, tetapi belum tentu memahami produk secara mendalam atau menggunakannya untuk perencanaan keuangan keluarga.

Dalam konteks asuransi, tantangannya bukan hanya memperkenalkan istilah tabarru' dan ta'awun. Calon peserta juga perlu mengetahui bagaimana klaim dibayarkan, risiko apa saja yang ditanggung, serta kondisi yang membuat suatu klaim tidak dapat dibayarkan.

Ada beberapa hal yang sebaiknya diperiksa sebelum memilih produk asuransi syariah. Pertama, pahami akad yang digunakan dan alokasi kontribusi. 

Kedua, periksa manfaat perlindungan, masa tunggu, serta pengecualian dalam polis. Ketiga, cari tahu prosedur pengajuan klaim dan dokumen yang dibutuhkan. Keempat, pahami ketentuan mengenai surplus underwriting agar tidak menganggapnya sebagai keuntungan yang pasti diterima.

Aspek tata kelola juga tidak kalah penting. Pengelolaan asuransi syariah melibatkan perusahaan sebagai pengelola dana, Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kegiatan usaha sesuai prinsip syariah, serta OJK sebagai regulator dan pengawas industri jasa keuangan.

Pemahaman terhadap aspek-aspek tersebut membantu masyarakat membedakan antara nilai yang menjadi dasar asuransi syariah dan ketentuan teknis produk yang harus dipatuhi peserta.

Spin-Off Perusahaan dan Tantangan Memperluas Akses Perlindungan Syariah

Kebutuhan untuk memperluas pemahaman dan akses masyarakat turut mendorong perkembangan perusahaan asuransi syariah. 

Salah satu langkah yang muncul di industri adalah pemisahan unit usaha syariah atau spin-off menjadi perusahaan tersendiri. PT Sun Life Financial Syariah Indonesia, misalnya, resmi beroperasi sebagai entitas mandiri pada 1 Oktober 2026. Perusahaan tersebut diperkenalkan kepada publik dalam ajang HijrahFest LinkUp 2026.

Setelah pemisahan, perusahaan memiliki struktur pengelolaan tersendiri, termasuk Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah, serta tetap berada di bawah pengawasan OJK. Termasuk menjalin kemitraan dengan Bank Muamalat Indonesia, CIMB Niaga Syariah, dan Bank Syariah Nasional untuk memperluas distribusi layanan.

Perusahaan menyebut tingkat solvabilitas atau risk-based capital (RBC) sebesar 301 persen, di atas ketentuan minimum 120 persen. Angka RBC merupakan salah satu indikator kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. 

Meski demikian, calon peserta tetap perlu menilai manfaat, biaya, dan ketentuan produk secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan rasio tersebut.

Pemisahan unit usaha syariah memungkinkan perusahaan lebih fokus mengembangkan perlindungan yang sesuai kebutuhan masyarakat.

“Program Spin-off memungkinkan kami lebih berfokus pada pengembangan solusi perlindungan asuransi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung pertumbuhan industri asuransi syariah di Indonesia. Kami ingin mendorong pemahaman yang lebih baik mengenai perlindungan syariah dan memperluas aksesnya, agar lebih banyak keluarga tidak hanya memahami, tetapi juga benar-benar terlindungi,” ujar Presiden Direktur Sun Life Indonesia, Albertus Wiroyo.

Pentingnya keterbukaan informasi dan pendampingan bagi peserta. Menurut dia, prinsip amanah perlu diwujudkan melalui pemahaman peserta terhadap perlindungan yang dimiliki dan layanan yang dapat diakses.

“Bagi kami, Amanah bukan hanya pesan, tetapi cara kami menjalankan perlindungan. Kami ingin peserta mendapatkan solusi yang sesuai dengan kebutuhannya, memahami perlindungan yang dimiliki, dan terus mendapatkan pendampingan ketika dibutuhkan,” kata Presiden Direktur Sunlife Syariah, Agung Prambudi.

Perusahaan tersebut juga menyebut memiliki 487 tenaga pemasar syariah tersertifikasi dan 14 Kantor Pemasaran Mandiri Syariah. Produk yang disediakan mencakup perlindungan jiwa dan kesehatan, pendidikan, persiapan haji, perencanaan warisan, hingga dana hari tua.

Perkembangan perusahaan seperti ini menjadi salah satu bagian dari upaya memperluas pilihan perlindungan syariah di Indonesia. Namun, pertumbuhan industri tidak cukup hanya diukur dari bertambahnya aset, kontribusi, atau jumlah perusahaan.

Hal yang lebih mendasar adalah sejauh mana masyarakat memahami cara kerja perlindungan yang mereka pilih. Sebab, asuransi syariah bukan sekadar produk dengan label berbasis agama. Di dalamnya terdapat sistem pengelolaan dana, akad, hak dan kewajiban peserta, serta mekanisme saling membantu yang perlu dipahami secara utuh.

Pada akhirnya, kekuatan asuransi syariah terletak pada keseimbangan antara prinsip tolong-menolong, tata kelola yang bertanggung jawab, dan keterbukaan kepada peserta. Semangat ta'awun baru dapat memberikan manfaat nyata apabila setiap orang memahami bagaimana kontribusinya dikelola dan dalam kondisi apa perlindungan dapat digunakan. (udn)