Penyadapan Ilegal Ancam Privasi, Ini Batas Kewenangan Aparat Menurut Hukum Indonesia

tvOnenews.com - Kemajuan teknologi digital membuat komunikasi semakin mudah, tetapi sekaligus membuka peluang penyalahgunaan akses terhadap informasi pribadi. 

Penyadapan ilegal menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian karena percakapan telepon, pesan elektronik, hingga data komunikasi dapat dimanfaatkan tanpa sepengetahuan pemiliknya. 

Persoalan ini bukan hanya menyangkut keamanan individu, tetapi juga perlindungan privasi dan kepastian hukum dalam negara demokrasi.

Isu tersebut kembali menjadi perhatian setelah muncul dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Kasus ini memunculkan pertanyaan mengenai batas kewenangan aparat dalam mengakses komunikasi seseorang. 

Sebab, meskipun penyadapan dapat dibutuhkan untuk kepentingan penegakan hukum dan keamanan nasional, pelaksanaannya tidak boleh dilakukan secara sembarangan atau di luar ketentuan perundang-undangan.

Dalam praktiknya, penyadapan memiliki dua sisi. Di satu sisi, teknologi tersebut dapat membantu mengungkap kejahatan, terorisme, dan ancaman keamanan negara. 

Baca Juga

Pemerintah Tak Bentuk Tim Khusus Terkait Dugaan Penyadapan Ilegal, Menko Yusril: Kami Percaya Kepada Bareskrim Polri

Namun, tanpa pengawasan dan dasar hukum yang jelas, kewenangan tersebut berpotensi disalahgunakan untuk mengawasi aktivitas pribadi, kepentingan politik, maupun komunikasi pihak yang tidak berkaitan dengan perkara hukum.

Mengapa Penyadapan Ilegal Menjadi Ancaman bagi Privasi?

Penyadapan merupakan tindakan memantau, merekam, atau menangkap komunikasi elektronik yang berlangsung melalui jaringan telekomunikasi maupun sistem elektronik. Informasi yang diperoleh dapat mencakup percakapan telepon, pesan pribadi, dan transmisi data yang tidak bersifat publik.

Masalah muncul ketika tindakan tersebut dilakukan tanpa hak, tanpa kewenangan, atau tidak mengikuti prosedur hukum. Informasi pribadi yang seharusnya dilindungi dapat diakses oleh pihak lain dan berpotensi digunakan untuk kepentingan di luar tujuan yang dibenarkan.

Di Indonesia, perlindungan terhadap komunikasi pribadi telah diatur melalui sejumlah regulasi. Salah satunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik milik orang lain, termasuk transmisi informasi yang tidak bersifat publik.

Sementara itu, Pasal 47 UU ITE mengatur ancaman pidana bagi pelanggaran ketentuan tersebut, berupa penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp800 juta.

Artinya, mengakses komunikasi pribadi tanpa dasar kewenangan bukan sekadar persoalan etika atau pelanggaran privasi, tetapi dapat masuk ke ranah tindak pidana.

Sejauh Mana Aparat Memiliki Kewenangan Melakukan Penyadapan?

Larangan penyadapan bukan berarti aparat tidak boleh menggunakan teknologi tersebut untuk kepentingan hukum. Sejumlah undang-undang memberikan kewenangan khusus kepada institusi tertentu, tetapi dengan persyaratan dan tujuan yang dibatasi.

Dalam UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Pasal 40 menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apa pun.

Namun, Pasal 42 mengatur mekanisme pemberian informasi untuk kepentingan proses peradilan pidana berdasarkan permintaan tertulis pejabat berwenang atau penyidik sesuai ketentuan hukum.

Sementara itu, kewenangan Badan Intelijen Negara (BIN) diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Pasal 31 memberikan kewenangan kepada BIN untuk melakukan penyadapan terhadap sasaran yang berkaitan dengan kegiatan yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional, termasuk terorisme, separatisme, spionase, dan sabotase.

Meski demikian, kewenangan tersebut tidak bersifat tanpa batas. Pasal 32 mengatur bahwa penyadapan harus dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, untuk kepentingan fungsi intelijen, dan atas perintah Kepala BIN.

Untuk sasaran yang telah memiliki bukti permulaan yang cukup, penyadapan dilakukan berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri.

Dengan demikian, aparat tidak dapat menjadikan alasan keamanan atau penegakan hukum sebagai pembenaran untuk mengakses komunikasi siapa pun tanpa prosedur yang sah.

Dugaan Penyadapan Presiden dan Pentingnya Pengawasan Hukum

Persoalan batas kewenangan tersebut menjadi relevan setelah Bareskrim Polri mengungkap dugaan penyadapan tanpa prosedur terhadap nomor telepon Presiden Prabowo Subianto.

Bareskrim menetapkan tiga personel Polri berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.

Dalam perkembangan berikutnya, Bareskrim menyampaikan bahwa jumlah tersangka bertambah menjadi empat orang. Tiga di antaranya ditahan, sedangkan satu tersangka belum dapat ditahan karena kondisi kesehatan.

Kasus tersebut turut mendapat respons dari berbagai pihak. Ketua Umum Emak Muda (EMUD) Pusat sekaligus Ketua DPD Partai Gerindra Papua Barat Daya, Oktasari Sabil, mengecam dugaan penyadapan terhadap Presiden.

"Jangan pernah menganggap remeh tindakan penyadapan terhadap Bapak H. Prabowo Subianto. Beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang dipilih melalui proses konstitusional. Tindakan semacam ini bukan hanya menyangkut pribadi Presiden, tetapi juga menyangkut kehormatan dan kedaulatan bangsa Indonesia," ujarnya.

Ia juga meminta aparat penegak hukum mengusut perkara tersebut, termasuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat serta motif di balik tindakan itu.

Menurutnya, perbedaan pandangan politik merupakan bagian dari demokrasi, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan tindakan ilegal yang mengancam keamanan kepala negara maupun stabilitas pemerintahan.

"Ini bukan lagi sekadar persoalan perbedaan politik. Jika ada pihak yang sengaja melakukan tindakan untuk mengganggu dan melemahkan pemerintahan yang sah, maka hal tersebut harus dipandang sebagai ancaman serius terhadap negara. Jangan sampai praktik seperti ini menjadi preseden buruk bagi demokrasi kita," tegasnya.

Persoalan penyadapan tidak hanya berkaitan dengan siapa yang menjadi sasaran, tetapi juga bagaimana kewenangan pengawasan digunakan dan dipertanggungjawabkan. Keamanan negara memang membutuhkan dukungan teknologi intelijen dan penegakan hukum. 

"Saya pribadi ingin menegaskan, jangan main-main dengan kami, EMUD dan DPD Gerindra Papua Barat Daya. Kami siap pasang badan untuk Bapak H. Prabowo Subianto. Jika sampai ada yang menyentuh sehelai rambut beliau, kami tidak akan tinggal diam," ungkapnya.

Namun, perlindungan privasi masyarakat juga harus dijamin melalui aturan yang tegas, prosedur yang transparan, dan pengawasan independen. Sebab, dalam negara hukum, kewenangan untuk menyadap bukanlah hak tanpa batas, melainkan tindakan khusus yang harus memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. (udn)