Profil Supendi Mantan Bupati Indramayu yang Bebas Bersyarat

Jakarta - Sejumlah pejabat pemerintahan yang ditahan karena kasus korupsi keluar secara bersama-sama dari Lapas Sukamiskin Bandung. Para napi tersebut mendapatkan bebas bersyarat pada Selasa (6/9/22), salah satunya adalah Supendi mantan Bupati Indramayu.

Supendi yang baru saja bebas bersyarat ini, dilantik sebagai Bupati Indramayu periode 2016-2021 pada 7 Februari 2019 lalu. Namun baru menjabat sebagai bupati selama 8 bulan, ia sudah terjerat kasus korupsi.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung menjatuhkan hukuman empat tahun enam bulan penjara dan denda Rp250 juta subsider empat bulan kurungan kepada mantan Bupati Indramayu Supendi. Dia terbukti menerima suap Rp3,9 miliar dalam proyek pembangunan di Kabupaten Indramayu.

Dalam putusan tersebut hakim juga mengenakan pidana tambahan kepada terdakwa yakni mencabut hak untuk dipilih selama 2 tahun.

Lantas bagaimanakah profil dari Mantan Bupati Indramayu itu?

Supendi dilantik sebagai Bupati Indramayu periode 2016-2021, ia menggantikan Anna Sophana yang mengundurkan diri sebagai bupati Indramayu pada November 2018. Sebelum dilantik menjadi bupati, ia telah diangkat sebagai bupati definitif. 

Baca Juga

Presiden Prabowo: Bintangmu dari Rakyat! Birokrat, TNI, Polri, Jaksa Wajib Introspeksi Diri

Pria kelahiran Desa Bongas, Indramayu, 14 Agustus 1958 itu maju di Pilkada 2016-2021 bersama Anna Sophana, diusung oleh koalisi PKS, Partai Gerindra dan Demokrat. Keduanya berhasil memenangkan Pilkada Indramayu 2010 dengan perolehan suara sebanyak 511.359 (60,78%).

Supendi yang lahir dari keluarga petani, mengawali karirnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemkab Indramayu. Dia pernah menjabat sebagai Sekretaris daerah kabupaten Indramayu sebelum mendampingi Anna sebagai wakil bupati. 

Setelah itu, pada 2003, Supendi menjabat sebagai kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Selanjutnya, Supendi dipercaya menjabat kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Pemkab Indramayu dan sekretaris daerah Kabupaten Indramayu Supendi juga aktif berorganisasi. 

Supendi juga pernah menjabat Ketua DPK Korpri Indramayu Tahun 2009-2014, Ketua ICMI Orda Indramayu Tahun 2009-2014, dan Ketua Kominda Kabupaten Indramayu Tahun 2009-2014. 

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang tercatat di KPK, Supendi memiliki harta kekayaan hingga Rp8.543.673.595 pada 2018. Naik cukup signifikan dibandingkan LHKPN 2017 yang tercatat Rp7.332.000.000. 

Harta Supendi ini naik drastis bila dibandingkan dengan LHKPN 2007 atau saat dia menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Daerah Indramayu. Saat itu, Supendi hanya memiliki kekayaan sebesar Rp663.200.000.

23 Napi Koruptor Bebas Bersyarat

Sebanyak 23 narapidana koruptor menerima program pembebasan bersyarat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI.

"Adapun narapidana tindak pidana korupsi yang telah diterbitkan SK pembebasan bersyarat-nya langsung dikeluarkan pada 6 September 2022," kata Koordinator Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham Rika Aprianti melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu (7/9/2022).

Ia menyebutkan 23 nama-nama narapidana korupsi yang memperoleh pembebasan bersyarat tersebut ialah Ratu Atut Chosiyah, Desi Aryani, Pinangki Sirna Malasari dan Mirawati.

Berikutnya, Syahrul Raja Sampurnajaya, Setyabudi Tejocahyono, Sugiharto, Andri Tristianto Sutrisna, Budi Susanto, Danis Hatmaji, Patrialis Akbar, Edy Nasution, Irvan Rivano Muchtar dan Ojang Sohandi.

Kemudian Tubagus Cepy Septhiady, Zumi Zola Zulkifli, Andi Taufan Tiro, Arif Budiraharja, Supendi, Suryadharma Ali, Tubagus Chaeri Wardana Chasan, Anang Sugiana Sudihardjo dan terakhir Amir Mirza Hutagalung.

Selama periode September 2022 Ditjenpas Kemenkumham sudah memberikan hak bersyarat berupa pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas kepada 1.368 narapidana untuk semua kasus tindak pidana dari seluruh Indonesia.

Secara umum sepanjang tahun 2022 sampai September Ditjenpas Kemenkumham telah menerbitkan 58.054 SK pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas bagi narapidana untuk semua kasus tindak pidana di Tanah Air.

"23 di antaranya adalah narapidana Tipikor yang sudah dikeluarkan," ujarnya.

Ia mengatakan dasar pemberian hak bersyarat narapidana berupa pembebasan bersyarat mengacu pada Pasal 10 Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Selain memenuhi syarat tertentu sebagaimana dimaksud Ayat (2) narapidana yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e dan huruf f, juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat dua per tiga dengan ketentuan dua per tiga masa pidana tersebut paling sedikit sembilan bulan.

Terakhir, kata Rika, semua narapidana yang telah memenuhi syarat administratif dan substantif dapat diberikan hak pembebasan bersyarat, cuti bersyarat dan cuti menjelang bebas.

"Hak ini diberikan tanpa terkecuali dan non-diskriminatif kepada semua narapidana yang telah memenuhi persyaratan," ujarnya. (mg6/ant/mii/put)