Pemilu 2024 Tertutup Berpotensi Penyalahgunaan Kekuasaan, Pusdek UIN Mataram Beberkan Analisisnya

tvOnenews.com - Soal pemilu terbuka dan tertutup menjadi polemik di saat ini. Apalagi tahun ini merupakan tahun politik. Di mana setiap kebijakan KPU selalu menyedot perhatian publik.

Satu di antaranya soal pemilu terbuka dan tertutup, yang saat ini menjadi perbincangan punblik, begitu juga para akademisi hingga tokoh politik. 

Seperti Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (Pusdek) Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) begitu menyarankan agar sistem pemilu tetap mempertahankan proporsional terbuka dibandingkan proporsional tertutup.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Pusdek UIN Mataram Dr Agus dalam diskusi bertajuk Menakar Sistem Pemilu Representasi Kepentingan Daerah, di UIN Mataram, seperti yang dilansir dari Antara, Kamis (19/1/2023).

"Untuk Pemilu 2024, sebaiknya tetap sama menggunakan sistem proporsional terbuka. Nanti setelahnya, mari kita diskusikan lebih baik lagi, bagaimana skema terbaiknya. Karena sistem proporsional tertutup berpotensi abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) oleh elite partai," kata Dr Agus.

Baca Juga

GKSR Dorong Ambang Batas Parlemen 1 Persen pada Pemilu

Bahkan dia juga menilai, sistem proporsional tertutup dalam pelaksanaan Pemilu 2024 yang diwacanakan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari berpotensi menguatkan oligarki.

Hal itu lantaran, Pusdek UIN Mataram tetap menyarankan agar sistem pemilu tetap mempertahankan proporsional terbuka.

Selain itu, sistem proporsional tertutup juga akan menyebabkan tidak maksimalnya calon legislatif dalam melakukan kerja-kerja elektoral dalam meraup suara pada Pemilu 2024.

Di samping itu, ia ungkapkan, sistem proporsional tertutup juga akan melemahkan peran partai politik, karena mesin partai hanya bekerja sendiri tanpa dukungan dari para calon legislatif.

"Kalau mau jujur, yang untung itu adalah parpol besar, serta loyalitas caleg justru hanya pada pimpinan partai pada sistem proporsional tertutup. Beda dengan proporsional terbuka, yakni akan menguntungkan parpol baru. Dan di situ, orang mudah pindah atau loncat pagar karena memang enggak ada ideologi partai," kata Agus pada diskusi yang dibuka Rektor UIN Mataram Prof Masnun Tahir, dengan moderator Ketua Pusdik Prof Kadri, dan dihadiri Ketua KPU NTB Suhardi Soud, Ketua Bawaslu Itratip itu pula.