Pemilu 2024 Tertutup Berpotensi Penyalahgunaan Kekuasaan, Pusdek UIN Mataram Beberkan Analisisnya

Hanya saja, kesejahteraan rakyat sebagai pemilih pada sistem proporsional tertutup, justru terhambat. Sebab, para kader yang menjadi caleg akan loyal pada pimpinan partai.

"Memang lebihnya, kertas suara lebih kecil, efisien, untuk proporsional tertutup tapi legitimasi untuk calon sangat rendah, beda legitimasi kalau pemilu dilakukan terbuka," kata Agus.

Untuk itu, ia katakan, agar pilihan hak-hak daerah dapat terwakili, maka sistem proporsional terbuka sebaiknya tetap dipertahankan dalam Pemilu 2024, mengingat, sistem tertutup justru hanya bersifat perwakilan politik.

"Tapi, jika sistem proporsional terbuka, maka DPRD menjadi perwakilan fungsional. Jadi, pandangan kami, daerah akan bisa maju, maka sebaiknya proporsional terbuka dipertahankan," jelas Agus.

Sementara itu, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) NTB Lalu Aksar Anshori mengatakan bahwa tantangan pemilu kian kompleks dan rumit. 

Sebab, dari awal pemilu dimulai di Indonesia hingga kini, semua sistem pemilu sudah pernah dicoba dilakukan. Hanya saja, kerumitan sistem pemilu menyebabkan peluang terjadinya politik uang dan kecurangan.

Baca Juga

GKSR Dorong Ambang Batas Parlemen 1 Persen pada Pemilu

"Kalau saya diminta untuk memilih, maka pilihan pada sistem proporsional tertutup di Pemilu 2024 layak dilakukan. Ini karena sistemnya, simpel karena memilih partai. Dan juga surat suaranya tidak besar. Maka, itu juga memudahkan pihak penyelenggara karena sosialisasi juga enggak lama," ujarnya. (ant/aag)