Jaksa Tuntut Baiquni Wibowo 2 Tahun Penjara

Jakarta - Baiquni Wibowo terdakwa obstruction of justice (OOJ) kasus kematian Brigadir J kembali menjalani persidangannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada Jumat (27/1/2023).

Terdakwa Baiquni Wibowo eks anak buah Ferdy Sambo itu menjalani sidang dengan beragendakan sidang tuntutan oleh Jaksa PN Jaksel. 

Dalam sidang tuntutan tersebut terdakwa OOJ kasus kematian Brigadir J itu dituntut Dengan hukuman 2 tahun penjara oleh jaksa. 

"Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Baiquni Wibowo dengan pidana penjara selama dua tahun," kata Jaksa saat membacakan tuntutan terhadap terdakwa pada sidang agenda tuntutan, Jakarta, Jumat (27/1/2023).

Tuntutan jaksa tersebut berdasarkan adanya bukti tindakan melawan hukum dari terdakwa dalam penghalangan penyidikan kasus kematian Brigadir J. 

Jaksa menilai terdakwa Baiquni Wibowo melanggar Pasal 49 juncto Pasal 33 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. 

Baca Juga

Geledah Kantor Ombudsman hingga Rumah Anggotanya di Cibubur Terkait Perintangan Kasus CPO, Ini yang Disita Kejagung

"Menyatakan terdakwa Baiquni Wibowo SIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja," katanya. 

Diketahui, Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Irfan Widyanto, Baiquni Wibowo, Chuck Putranto, Arif Rahman Arifin, beserta Ferdy Sambo didakwa secara bersama-sama melakukan tindak pidana merintangi penyidikan atau OOJ kasus pembunuhan Brigadir J.

Adapun pada dugaan kasus OOJ tersebut para terdakwa didakwa melanggar Pasal 49 juncto Pasal 33 subsidair Pasal 48 ayat (1) juncto Pasal 32 ayat (1) UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 dan/atau dakwaan kedua pasal 233 KUHP subsider Pasal 221 ayat (1) ke 2 KUHP juncto pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP. (raa/put)