Respons Resolusi DK PBB Terbaru soal Gencatan Senjata Hamas-Israel di Gaza, PKS: Patut Diapresiasi dan Dikawal

Jakarta, tvOnenews.com - Resolusi Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang berisi gencatan senjata antara Hamas dan Israel di Gaza mendapat respons dari DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bogor.

Pasalnya, dalam Resolusi DKK PBB terkait tuntutan gencatan senjata Israel-Hamas serta pembebasan pada seluruh sandera resmi dikeluarkan, Senin (25/3/2024) kemarin.

Membuat Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta mendukung dan mengapresiasi terkait Resolusi DK PBB perihal gencatan senjta di Gaza.

"Kehadiran resolusi DK PBB ini patut diapresiasi sebagai hasil dari upaya mediasi dan diplomasi yang insentif oleh komunitas internasional, khususnya berbagai negara di dunia," ujar Sukamta.

Pria yang menjabat sebagai Anggota Komisi 1 DPR RI Fraksi PKS itu menganggap serangan dari Israel sudah sangat brutal yang lebih menyerang ke warga sipil di Gaza.

Baca Juga

Hidayat Nur Wahid Mundur dari Wakil Ketua MPR, PKS Tunjuk Sohibul Iman sebagai Pengganti

"Yang telah mengecam serangan agresif dan brutal Israel terhadap rakyat sipil di Gaza, Palestina," katanya yang dikutip dari Instagram resmi PKS Kabupaten Bogor, Sabtu (30/3/2024).

Oleh karena itu, dia mendesak agar resolusi yang ditetapkan DK PBB harus berlaku dan dilakukan seluruh negara dalam upaya gencatan senjata di Gaza.

"Kami mendesak agar resolusi ini segera berlaku dan dijalankan oleh seluruh pihak secaran konsekuen," tegasnya.

Sebab, pembebasan sandera harus "segera" tanpa syarat harus dilakukan sejak Amerika Serikat (AS) melakukan abstain dan tidak memveto terhadap pemungutan suara pada resolusi DK PBB itu.

Tujuannya supaya Bulan Ramadhan yang menjadi bulan suci penuh berkah bagi kaum muslim dapat dihormati oleh berbagai pihak.

Tentu saja tujuan utamanya agar gencatan senjata segera dilakukan guna menghentikan penderitaan masyarakat yang berada di Gaza sejak serangan 7 Oktober 2023 tahun lalu.

Tidak hanya pembebasan sandera saja, akses kemanusiaan ke Gaza pada Resolusi PBB 2728 harus diberikan akses dengan mudah.

Hal ini membuat 14 negara memberikan dukungannya terhadap resolusi tersebut yang berasal menjadi anggota DK PBB.

Usulan resolusi tersebut berasal dari 10 negara yang menjadi anggota tidak tetap pada DK tersebut.

Diketahui, padahal AS sebelumnya melakukan dua kali abstain dan memilih untuk memveto tiga rancangan dari resolusi DK PBB.