ASEAN Sepakat Tak Kirim Observer ke Pemilu Myanmar, Menlu Sugiono: Langkah Itu Bisa Dianggap Melegitimasi

Kuala Lumpur, tvOnenews.com - Negara-negara ASEAN sepakat untuk tidak mengirimkan observer atau pemantau ke pemilu Myanmar yang dijadwalkan berlangsung pada Desember mendatang.

Keputusan itu diambil sebagai bentuk kehati-hatian ASEAN agar tidak dianggap turut melegitimasi proses politik yang dinilai belum ideal untuk dilaksanakan.

Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Sugiono, menjelaskan bahwa keputusan tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama seluruh negara anggota ASEAN dalam KTT ke-47 di Kuala Lumpur, Malaysia.

“Jadi kita semua waktu itu pada satu kesepakatan ya, untuk tidak mengirimkan observer sebagai bentuk bahwa kita menilai, tadi seperti yang saya sampaikan, pemilu ini mungkin belum waktunya dilaksanakan. Semua berpandangan seperti itu,” ujar Sugiono, dikutip Rabu (29/10/2025).

Menurut Sugiono, pengiriman observer justru dapat ditafsirkan sebagai dukungan terhadap pelaksanaan pemilu yang belum memenuhi prinsip inklusivitas dan legitimasi.

“Oleh karena itu, pengiriman observer bisa dianggap sebagai upaya melegitimasi atau memvalidasi pemilu ini. Oleh karena itu semuanya berpandangan ya kita tidak mengirimkan observer dari ASEAN,” tegasnya.

Baca Juga

Upaya Putus Rantai Kemiskinan, Pemerintah Genjot Pembangunan Sekolah Rakyat

Selain membahas keputusan tersebut, Sugiono mengungkapkan bahwa pertemuan juga menyoroti perlunya pemilu Myanmar berlangsung secara inklusif agar dapat diterima oleh seluruh pihak di dalam negeri.

“Concern dari negara-negara anggota adalah bahwa pelaksanaan pemilu ini harus dilakukan secara inklusif dalam arti melibatkan sebanyak mungkin stakeholder di Myanmar, sehingga diharapkan bisa terjadi suatu pemilu yang legitimate,” jelasnya.

Sugiono menegaskan, apa pun hasil pemilu nanti, prioritas ASEAN tetap pada perdamaian dan penghentian kekerasan di negara tersebut.

“Namun yang pasti adalah siapapun yang keluar dari hasil pemilu tersebut, bahwa gencatan senjata harus terjadi, perdamaian harus terjadi, sehingga Myanmar bisa kembali lagi beraktivitas secara normal, baik dalam lingkungan regional maupun global,” ujarnya menegaskan.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya ASEAN mengambil langkah konkret untuk membantu transisi demokrasi di Myanmar. Dalam sesi retret KTT ASEAN ke-47, Prabowo menyerukan agar ASEAN tidak lagi bersikap pasif dalam menghadapi krisis politik dan kemanusiaan di negara tersebut.