UN-Habitat Soroti Risiko Bencana Perkotaan di Negara Berkembang, Indonesia Diminta Waspada

Jakarta, tvOnenews.com - Bencana banjir besar yang melanda Mozambique kembali membuka mata dunia terhadap rapuhnya kawasan permukiman informal di negara berkembang. Kondisi serupa dinilai juga berpotensi terjadi di Indonesia, terutama di kota-kota besar yang rawan banjir seperti Jakarta dan Semarang.

Regional Representative UN-Habitat Anaclaudia Rossbach saat World Governments Summit (WGS) 2026 di Dubai menegaskan bahwa pola kerentanan yang terjadi di Mozambique memiliki kemiripan kuat dengan situasi perkotaan di Indonesia.

“Ini bukan hanya tentang Mozambique dan Indonesia. Di banyak negara berkembang, lebih dari satu juta orang tinggal di permukiman informal yang sering berada di area berisiko tinggi seperti bantaran sungai dan wilayah pesisir,” ujar Rossbach.

Menurutnya, masyarakat miskin perkotaan menjadi kelompok yang paling terdampak ketika bencana terjadi dan juga yang paling sulit pulih akibat keterbatasan akses terhadap layanan dasar dan perlindungan sosial.

Permukiman Informal Jadi Titik Paling Rentan

Rossbach menjelaskan bahwa persoalan utama bukan semata bencana banjir, melainkan lokasi serta kualitas hunian yang sejak awal sudah berada di zona tidak aman. Di banyak kota berkembang, permukiman informal kerap tumbuh di wilayah rawan bencana karena keterbatasan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.

Baca Juga

Penanaman 3.250 Mangrove di Pesisir Jakarta Diarahkan untuk Perkuat Ketahanan Iklim dan Kurangi Risiko Bencana

Ia menilai, kondisi di Mozambique dan Indonesia menunjukkan pola serupa, yakni kawasan permukiman dengan minim infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik stabil, serta akses jalan yang memadai untuk evakuasi saat darurat.

“Mereka tinggal di daerah rawan banjir, perubahan iklim, bahkan longsor. Pola ini terlihat di Mozambique, Indonesia, dan banyak wilayah Global South lainnya,” kata Rossbach.

Situasi tersebut membuat kelompok masyarakat berpenghasilan rendah menjadi pihak pertama yang terdampak bencana dan paling rentan mengalami kerugian sosial maupun ekonomi jangka panjang.

Pemulihan Tidak Cukup dengan Relokasi

Menanggapi strategi pemulihan pascabencana, Rossbach menekankan bahwa relokasi massal bukanlah solusi utama. Ia menyebut pemerintah perlu melakukan penilaian risiko secara komprehensif sebelum memindahkan warga dari permukiman yang terdampak.

“Relokasi bukan pilihan pertama. Yang penting adalah menilai risiko terlebih dahulu dan melihat apakah peningkatan infrastruktur masih memungkinkan di lokasi tersebut,” ujarnya.