Pihak Berwenang India Batalkan Lebih dari Lima Ratus Perjalanan Kereta Antisipasi Protes Perekrutan Militer Meluas

Kolkata/Bhubaneswar - Pihak-pihak berwenang di India membatalkan lebih dari 500 layanan kereta api pada Senin (20/6/2022) karena seruan protes para pemuda yang marah dengan rencana perekrutan militer.

Para pemuda menilai rencana tersebut akan merampas kesempatan mereka berkarir di angkatan bersenjata.

Pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi pekan lalu meluncurkan rencana yang disebut Agnipath, atau "jalan api", yang bertujuan merekrut lebih banyak orang ke militer dengan kontrak pendek empat tahun untuk menurunkan usia rata-rata angkatan bersenjata India yang berkekuatan 1,38 juta orang.

Analis mengatakan skema ini juga akan membantu memotong biaya pensiun yang terus meningkat. Tetapi para pengunjuk rasa mengatakan rencana itu akan membuat mereka kehilangan kesempatan pekerjaan tetap di militer, yang memberikan jaminan pensiun, tunjangan lain, dan status sosial.

Para pejabat tinggi pertahanan mengatakan pada Minggu (19/6/2022) bahwa rencana itu bertujuan untuk memodernisasi pasukan. Pemerintah tetap pada rencana perekrutan militer dan tidak akan ditarik. 

Agnipath diprotes oleh ribuan pemuda yang telah menyerang dan membakar kereta api serta bentrok dengan polisi sejak pekan lalu. Satu orang telah tewas dan polisi telah menangkap lebih dari 300 pengunjuk rasa.

Baca Juga

Asian Games 2026: Sukses Singkirkan India, Tim Soft Tennis Putra Indonesia Tantang Tuan Rumah di Babak Semifinal

Kementerian perkeretaapian mengatakan dalam pernyataannya bahwa lebih dari 500 perjalanan kereta api telah dibatalkan pada Senin karena seruan mogok protes.

Di kota timur Kolkata, seorang pengunjuk rasa memegang plakat dengan pesan "Boikot Agnipath" dan menuntut rencana itu dibatalkan.

"Saya ingin kementerian pertahanan menghentikan percobaan ini. Saya membutuhkan pekerjaan yang pasti dan mereka tidak berhak menawarkan pekerjaan sementara," kata pemuda itu kepada saluran berita televisi.

Di bawah skema itu, 46.000 taruna akan direkrut tahun ini dengan masa dinas empat tahun dan 25 persen dari mereka akan dipertahankan setelah empat tahun. Perekrutan dimulai bulan ini.

Dalam upaya mengakhiri protes, pemerintah telah menyesuaikan bagian-bagian rencana itu untuk menawarkan lebih banyak tentara federal dan pekerjaan di pemerintah negara bagian setelah mereka berdinas.

Seorang analis kebijakan mengatakan bagian penting dari rencana itu ditujukan untuk mengurangi anggaran pemerintah untuk pensiun.