Penampakan Uang Rp51 M dari Kasus Pemalsuan dan Pencucian Uang leo Chandra yang Disetor Kejari Jakpus

Jakarta, tvOnenews.com - Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) menyetorkan uang Rp51,1 miliar terkait kasus pemalsuan dokumen dan pencucian uang terpidana Leo Chandra. Barang bukti uang Rp51,1 miliar tersebut disetorkan ke kas negara sebagai upaya pemulihan kerugian negara.

“Hari ini Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat beserta jajaran menghadiri kegiatan penyetoran uang barang bukti perkara pemalsuan dokumen dan pencucian uang atas nama terpidana Leo Chandra sejumlah Rp51.124.796.039,32,” ujar Kasie Intel Kejari Jakpus, Bani Immanuel Ginting dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/3/2023).

Ginting menerangkan, pelaksanaan penyetoran uang tersebut dilaksanakan secara simbolis oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Hari Wibowo kepada Yoga Sulistijono selaku Government Business Head Region 4 Jakarta 2.

“Leo Chandra selaku Komisaris PT. SNP mengajukan pinjaman fasilitas kredit modal kerja kepada Bank BCA sejak tahun 2016-2017 dimana Plafon kredit modal kerja yang diajukan dengan jumlah Rp600 miliar. Dan diikuti dengan jaminan daftar piutang pembiayaan konsumen Columbia (usaha dagang PT. SNP),” terangnya.

Namun pada tahun 2018, ujar Ginting, terjadi kredit macet sebesar Rp209.805.582.606. Selain itu, ada juga catatan pembiayaan tapi catatan itu fiktif sehingga tidak bisa ditagih dan tersangka tidak dapat menunjukkan dokumen kontrak pembiayaan yang dijadikan jaminan.

“Atas perbuatan terdakwa demikian mengakibatkan bank BCA mengalami kerugian Rp209 miliar lebih,” ungkap Ginting.

Baca Juga

Viral! Bos Gendut Bandar Narkoba Kampung Bahari Ditangkap di Klinik Kecantikan, BNN Sita Rp1,27 Miliar dan Aset Rp40 Miliar

Dalam putusan MA Nomor 1004 K/PID/2022 tanggal 28 Juni 2022 menyatakan bahwa terdakwa Leo Chandra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama memalsukan surat secara berlanjut dan TPPU” pada Bank BCA.

“Terdakwa Leo Chandra dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar serta menetapkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp51.124.796.039,32, dirampas untuk negara,” ungkap dia.

Atas putusan MA tersebut, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melalui Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Nomor PRINT-192/M.1.10/Eku.3/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 melaksanakan penyetoran barang bukti tersebut yang tersimpan dalam RPL Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat ke kas negara. (asf/ebs)