Rafael Alun Tersangka KPK, Terima Gratifikasi Puluhan Miliar dalam 12 Tahun

Jakarta. tvOnenews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo selama 12 tahun menerima gratifikasi hingga puluhan miliar rupiah.

Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri mengatakan, tim penyidik menduga korupsi penerimaan sesuatu oleh Rafael sudah berlangsung sejak tahun 2011 hingga 2023.

"Jadi ada dugaan pidana korupsinya telah kami temukan. Terkait dengan dugaan korupsi penerimaan sesuatu oleh pemeriksa pajak pada Ditjen Pajak Kemenkeu tahun 2011-2023," ujar Ali Fikri kepada wartawan, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (30/3/2023).

Rafael saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka kasus gratifikasi. Penyidikan kasus Rafael bermula dari kabar kepemilikan harta jumbo bekas pejabat di Direktorat Jenderal alias Ditjen Pajak tersebut.

Meski demikian, lembaga antirasuah itu belum mau menyebutkan secara eksplisit mengenai status tersangka Rafael.

Sementara itu, soal gratifikasi yang diterima Rafael, Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.

Baca Juga

Setyo Budiyanto Soal Isu Pengembalian UU KPK ke Versi Lama: Kami Tak Mau Terjebak dengan Urusan Perubahan

"Nanti kita tampilkan. Kita hitung bersama. Saat ini dugaannya mencapai puluhan miliar rupiah," kata Asep dalam jumpa pers, Kamis (30/3/2023).

Dirinya menegaskan, jika itu masih permulaan. Jumlah pasti gratifikasi yang diterima Rafael Alun akan disampaikan setelah penyelidikan selesai dilakukan tim penyidik KPK.

"Itu baru permulaan. Pintu masuknya. Soal nanti berapa pastinya akan disampaikan," kata dia.

Sebelumnya, KPK menyatakan perkara Rafael Alun telah naik ke tahap penyelidikan. Tindakan itu dilakukan setelah lembaga antirasuah melakukan klarifikasi harta kekayaan Rafael pada 1 Maret 2023 lalu.

Rafael menjadi sorotan karena memiliki harta yang dinilai tidak sesuai dengan profilnya sebagai pejabat eselon III. (mhs/ebs)