Begini Lika-liku Ganjar Pranowo Sebelum Resmi Jadi Capres dari PDIP, Pernah Diperiksa KPK hingga Disanksi Partainya Sendiri

Jakarta, tvOnenews.com - Begini lika-liku Ganjar Pranowo sebelum resmi jadi calon presiden (capres) dari PDIP. Mulai dari pernah diperiksa KPK hingga disanksi partainya sendiri. 

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri resmi mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) dari PDIP pada Jumat (21/4/2023).

Sebelum terpilih menjadi capres dari PDIP, Ganjar melalui banyak lika-liku dalam perjalanannya. 

Ganjar merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PDIP periode 2004–2009 dan 2009–2013 sebelum menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah selama dua periode sejak 23 Agustus 2013. 

Berikut lika-liku yang dilalui Ganjar:

Ganjar Semakin Dikenal Usai Video Inspeksi Jembatan Timbang Viral 

Baca Juga

Ternyata Hal Ini yang Buat Jokowi Yakin PSI Lolos Parlemen di Pemilu 2029: Semuanya Harus Kerja Keras

Ganjar semakin dikenal usai video inspeksi Jembatan Timbang viral di media sosial. 

Video itu tampak Ganjar menemukan praktik pungli saat melakukan inspeksi mendadak di Jembatan Timbang di Subah, Kabupaten Batang pada Minggu (27/4/2014) malam.

Menurut Ganjar, sidak yang dilakukan dirinya itu dilatarbelakangi banyaknya komplain masyarakat yang diterimanya terkait dengan praktik pungli di Jembatan Timbang.

"Saya melihat langsung beberapa kernet memberikan uang Rp10 ribu hingga Rp20 ribu atau di bawah denda resmi tertinggi sebesar Rp60 ribu kepada oknum Dishub di Jembatan Timbang karena muatannya melebihi batas tonase," ujarnya. 

Dia menilai peraturan daerah yang mengatur tentang Jembatan Timbang tidak sempurna sehingga kalau dilihat dampaknya wajar apabila jalan-jalan di Jawa Tengah rusak parah karena dilewati truk-truk yang muatannya melebihi batas tonase.

Begini lika-liku Ganjar Pranowo sebelum resmi jadi capres dari PDIP, pernah diperiksa KPK hingga disanksi partainya sendiri. Dok: Tangkapan layar/tvOne

Ganjar dan Polemik Pabrik Semen

Ganjar pernah mempertanyakan aksi warga Kabupaten Rembang dan Pati yang menggelar aksi penolakan pendirian pabrik semen di Rembang dengan cara mengecor kaki di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

"Kami persilakan warga menyampaikan aspirasi soal penolakan terhadap pabrik semen di Kabupaten Rembang tersebut," kata dia, Selasa (14/3/2027). 

Hanya saja, Ganjar menyayangkan aksi tersebut karena sebelum mengeluarkan izin lingkungan yang baru terhadap pendirian pabrik semen.

Mereka juga diundang bersama pihak yang berkepentingan untuk menguji analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang ada.

Ganjar Pernah Diperiksa KPK soal Kasus e-KTP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai saksi dalam penyidikan kasus korupsi dalam pengadaan paket penerapan KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (e-KTP) 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri pada Rabu (7/12/2016) lalu.

Kemudian, Ganjar dipanggil KPK lagi dalam penyidikan kasus tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan paket penerapan e-KTP.

Dia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golongan Karya Markus Nari (MN) pada Jumat (10/5/2019). 

Mantan penyidik KPK Novel Baswedan mengatakan tidak ada bukti bahwa Ganjar terlibat dalam kasus korupsi e-KTP lantaran keterlibatan Ganjar belum masuk standar pembuktian.

Penanganan Covid-19 Ala Ganjar Lewat Program Jogo Tonggo

Ganjar menangani Covid-19 di wilayahnya lewat program Jogo Tonggo. Jogo Tonggo merupakan inovasi pemberantasan Covid-19 berbasis kewilayahan melalui Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2020 dibentuk Satgas Jogo Tonggo yang memberdayakan warga hingga wilayah Rukun Warga (RW).

Sesuai namanya, Jogo Tonggo mengedepankan partisipasi aktif warga untuk saling menjaga dari penularan Covid-19.

Jika ada yang terinfeksi, maka warga dapat saling menjaga dengan memberikan perhatian dan tidak memberikan stigma pada mereka yang tertular.

Ganjar Diberi Sanksi Teguran Lisan soal Pernyataan Pencapresan oleh PDIP

Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun menyampaikan PDIP menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan kepada Ganjar Pranowo terkait pernyataannya siap menjadi calon presiden (capres) pada Pemilu 2024.

Padahal yang berhak menentukan siapa capres dari PDIP adalah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. 

"Supaya keadilan di partai itu ditegakkan pada seluruh anggota partai dari Sabang sampai Merauke, tadi kami sampaikan jatuhkan sanksi teguran lisan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader," ujar Komarudin, Senin (24/10/2023). 

Survei: Elektabilitas Ganjar Turun Usai Polemik Piala Dunia U-20

Survei Merdeka Institute for Public Opinion Survey (MIPOS) menyebutkan elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo turun usai polemik penolakannya terhadap Tim Nasional (Timnas) Israel di Piala Dunia U-20 yang semula akan dilaksanakan di Indonesia.

"Anjloknya elektabilitas Ganjar Pranowo menyusul penolakan Gubernur Jawa Tengah itu terhadap kehadiran Timnas Israel yang berbuntut dibatalkannya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 tahun ini," ujar peneliti senior MIPOS Yuyun Andriani, Rabu (5/4/2023). 

Survei MIPOS menyebutkan elektabilitas Ganjar saat ini adalah 16,8 persen.

Jumlah tersebut turun dari survei sebelumnya pada November 2022, yakni masih berada di angka sekitar 20 persen. (ant/nsi)