Disinggung Jokowi di Puncak Peringatan HUT Bhayangkara ke-77, Kapolri Minta Maaf Soal Kinerja Polisi

Jakarta, tvOnenews.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan permintaan maafnya saat puncak peringatan HUT Bhayangkara ke-77 di SUGBK pada Sabtu (1/7/2023).

Permintaan maaf itu disampaikan tepat di depan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir pada kegiatan tersebut. 

Permintaan maaf disampaikan Listyo usai sejumlah kasus yang menyeret anggota Polri baik pada perwira tinggi, menengah, hingga personelnya. 

"Tak ada gading yang tak retak untuk itu dengan segala kerendahan hati kami mengucapkan permohonan maaf atas perbuatan yang menyakiti hati masyarakat," kata Listyo dalam kegaiatan tersebut, Jakarta, Sabtu (1/7/2023).

Listyo mengaku usai merayakan peringatan HUT Bhayangkara ke-77 menjadi momentum kebangkitan institusi Polri. 

Baca Juga

Percepat Pemulihan Akses, Kapolri Pantau Pembangunan Jembatan Bailey di Sumbar

Menurutnya pihaknya telah menanamkan prinsip menjadi anggota Polri bukan sekedar profesi melainkan jalan untuk mengabdi. 

"Melalui momentum hari Bhayangkara ke-77, Polri berkomitmen untuk terus menjaga amanah dan harapan masyarakat terhadap setiap pelaksanaan tugas sebagaimana pesan Bapak Presiden Republik Indonesia yang selalu tertanam di hati bahwa polisi bukan sekedar profesi tapi sebuah jalan untuk mengabdi," katanya. 

Kekuatan dan Kewenangan Polri Besar, Jokowi Minta Penegakan Hukum Tak Tajam ke Bawah 

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) hadir dalam puncak peringatan HUT Bhayangkara ke-77 di SUGBK pada Sabtu (1/7/2023).

Dalam kegiatan tersebut Jokowi turtut serta hadir sebagai Inspektur Upacara HUT Bhayangkara ke-77. 

Dalam pidatonya, Jokowi menyebut institusi Polri dibutuhkan dalam menopang keberlangsungan program pemerintah. 

"Semua program pemerintah butuh dukungan Polri sehingga saya perlu tekankan kewenangan Polri itu besar," kata Jokowi dalam pidatonya, Jakarta, Sabtu (1/7/2023).

Jokowi menyebut kekuatan Polri terhitung besar dalam menopang keberlangsungan program pemerintah. 

Tak hanya itu, Polri turut serta memiliki kewenangan besar dalam membantu kerbelangsungan program pemerintah. 

Karenanya Jokowi meminta instansi Polri perlu menegakkan hukum yang berimbang bukan tajam ke bawah. 

"Kewenangan Polri itu besar, kekuatan Polri juga besar, ini harus digunakan secara benar, jangan ada yang disalahgunakan, jangan ada lagi persepsi hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas," ungkapnya.

Peringatan Keras Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan jajaran Polri untuk tidak hanya "tajam ke bawah tapi tumpul ke atas" dalam menegakkan hukum.

“Kewenangan Polri itu besar, kekuatan Polri juga besar. Ini harus digunakan secara benar. Jangan ada yang disalahgunakan, jangan ada lagi persepsi hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” kata Presiden Jokowi saat menjadi Inspektur Upacara Peringatan ke-77 Hari Bhayangkara di Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (1/7/2023).

Jokowi mengatakan masyarakat membutuhkan rasa aman, rasa keadilan dan perlakuan Polri untuk memberikan pengayoman. Dia meminta Polri untuk tidak mengabaikan keinginan masyarakat.

Polri, kata Jokowi, harus memberikan kepastian perlindungan, kepastian hukum, dan kepastian berusaha bagi masyarakat dan pengusaha.

Jokowi mengaku senang dengan meningkatnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri menjadi lebih dari 70 persen dari sebelumnya 60 persen. 

Namun, Jokowi tetap meminta Polri memperbaiki diri dan terus berbenah.

"Ini perkembangan baik, tapi masih harus terus ditingkatkan, Polri harus terus memperbaiki diri, berbenah diri, melakukan reformasi-reformasi di segala lini," ujar Jokowi.

Kepala Negara mengatakan masyarakat akan terus mengawasi kinerja Korps Bhayangkara. 

Gerak-gerik prajurit Polri, kata Jokowi, tidak akan bisa ditutup-tutupi dan itu akan berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

“Hati-hati sekarang ini segala sesuatu bisa direkam bisa disebarluaskan, gerak gerik Polri sekecil apapun tidak bisa ditutup-tutupi lagi, sehingga kepercayaan kepada Polri akan selalu diuji, seberapa tinggi tingkat kepercayaan rakyat, seberapa tinggi tingkat kepuasan rakyat, itu menjadi hal yang penting,” ujarnya.

Hari Bhayangkara merupakan hari Kepolisian Nasional yang diambil dari momentum turunnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 1946. Setiap 1 Juli diperingati sebagai Hari Bhayangkara.

Pada tahun ini, Polri melalui peringatan HUT Korps Bhayangkara menegaskan perannya dengan Tema "Polri Presisi Untuk Negeri, Pemilu Damai Menuju Indonesia Emas".(ant/raa/muu)