Ditendang dari Yayasan, Salah Satu Pendiri Ponpes Al-Zaytun Ungkap Cara Licik Panji Gumilang, Ternyata..

Mbah Imam pun mengaku bahwa tidak merasa keluar dari Yayasan, hingga memutuskan untuk datang ke Kantor Notaris melihat dokumen dan notulen rapat.

Yang bikin heran adalah terdapat tanda tangan dari Imam Supriyanto atau Mbah Imam.

"Artinya bukan tanda tangan saya, terus di situ ada berita acara rapat, saya dinyatakan memundurkan diri, hadir dalam rapat itu," ujarnya.

"Padahal saya tidak pernah hadir dalam rapat dan saya tidak pernah menyatakan pengunduran diri, tidak pernah menandatangani dokumen apapun," sambungnya.

Panji Gumilang tergabung dalam NII KW 9

Meskipun Panji Gumilang menyanggah tuduhan tergabung dengan NII KW9, namun Imam Supriyanto menyebut sebaliknya.

Baca Juga

Pengurus Yayasan Harmoni Abadi Sejati Dilantik, Siap Jalankan Program Pendidikan dan Kesehatan

“Kalau Pak Panji itu bukan NII sudah ditinggalkan oleh jemahnya, oleh umatnya gitu. Dia memang pernah dicoret dari sejarah NII karena perbuatan-perbuatannya dari NII-nya juga menyimpang,” ungkap Imam Supriyanto.

Dicoretnya nama Panji Gumilang dari NII tersebut lantaran Panji Gumilang melakukan penyimpangan dalam hal akidah. Misalnya tidak mewajibkan salat dan beberapa hal lainnya.

Menurut Imam Supriyanto saat ini Panji Gumilang sedang menunjukkan bahwa semua orang harus mengikuti dirinya.

“Karena dia merasa dia ini sebagai pimpinan NII, sebagai imam NII, yang lain harus tunduk sama dia. Kemudian kaitan dengan setoran-setoran dana itu yang sekarang ditemukan 280 sekian rekening itu, sebenarnya struktur itu masih berjalan,” jelas Imam. 

"Dari Imamnya pak Panji, kemudian tingkat wilayahnya, provinsi, daerah dan kabupaten itu sekarang bentuknya Yayasan. Yayasan dhuafa, yayasan tali bangsa, yayasan rahmatan lil alamin," tuturnya.

Mbah Imam juga mengatakan bahwa dari tingkat kecamatan ke bawah itu mengedarkan kotak-kotak amal, untuk perputaran dana Ponpes Al-Zaytun.

"Saya dapat informasi, dapat laporan dari teman-teman, jadi satu orang dapat Rp300 ratus ribu itu 80% disetorkan ke atas dan 20% untuk pelaksananya, itu yang dipraktekkan dan masih berjalan terus, baru berhenti kemarin setelah itu dibongkar," ungkapnya. (Lsn/Ind)

Baca artikel terkini dari tvOnenews.com selengkapnya di Google News, Klik di sini